Survive di Tengah Ancaman Kemiskinan: Ketika Rakyat Dipaksa Bertahan

OPINI—Fenomena downgrade gaya hidup kini menggambarkan perjuangan masyarakat bertahan (survive) di tengah tekanan ekonomi. Masyarakat mulai mengurangi pengeluaran, beralih ke barang yang lebih murah, hingga meninggalkan kebiasaan yang sebelumnya dianggap biasa.

Jika dahulu tekanan finansial masih dapat diatasi dengan menguras tabungan (mantab), kini sebagian masyarakat terancam bergantung pada utang (maut).

Persoalannya bukan sekadar perubahan gaya hidup, melainkan semakin kaburnya batas antara kebutuhan dan keinginan, serta tanggung jawab individu dan negara dalam menghadapi ancaman kemiskinan.

Ketika kesejahteraan hanya diukur dari kemampuan membeli, sementara tanggung jawab atas kehidupan yang layak seolah dibebankan sepenuhnya kepada masing-masing individu, kemiskinan berpotensi menjadi ancaman yang semakin meluas.

Fakta: Kelas Menengah Kian Rentan

Fenomena downgrade bukan sekadar tren di media sosial. Masyarakat mulai beralih ke barang dan layanan yang lebih murah, mengurangi anggaran makan dan nongkrong, serta menahan pengeluaran yang tidak mendesak demi menjaga kondisi keuangan rumah tangga.

Perubahan ini merupakan respons terhadap tekanan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan (ameera.republika.co.id, 8/10/26).

Gambaran tersebut juga terlihat dari pengalaman pekerja yang harus menahan hobi, mengurangi pengeluaran sekunder, dan mengalihkan konsumsi ke pilihan yang lebih terjangkau.

Kenaikan biaya hidup, penundaan pembayaran gaji, serta tingginya utang konsumtif memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menghadapi tekanan dalam menjaga kestabilan keuangan. Bahkan, penghematan dilakukan agar tabungan tidak semakin terkuras (Tirto.id, 7/10/26).

Penyesuaian gaya hidup memang dapat menjadi pilihan rasional untuk bertahan. Namun, ketika masyarakat harus terus menurunkan standar hidup demi memenuhi kebutuhan dasar, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan imbauan untuk berhemat.

Bukan Sekadar Gaya Hidup

Fenomena downgrade perlu dilihat secara menyeluruh. Perilaku konsumtif dan dorongan mengejar gengsi memang dapat membuat seseorang memaksakan gaya hidup di luar kemampuan finansialnya.

Budaya membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial, turut mendorong masyarakat memenuhi keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan mendesak.

Namun, persoalan kemiskinan tidak bisa semata-mata dibebankan pada kesalahan individu. Sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama juga melahirkan persoalan struktural.

Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pendapatan tidak bertumbuh sebanding dengan biaya hidup, lapangan kerja berkualitas terbatas, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam, masyarakat kehilangan ruang untuk mempertahankan kesejahteraan.

Kebijakan efisiensi pemerintah, beban perpajakan, serta kenaikan biaya hidup dapat semakin menekan daya beli rumah tangga. Akibatnya, masyarakat bukan lagi berhemat untuk mencapai tujuan keuangan, melainkan terpaksa mengurangi pengeluaran penting dan mengorbankan kenyamanan hidup demi bertahan.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika tabungan habis, sebagian orang mulai berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika kondisi ini meluas, ancaman kemiskinan tidak lagi menjadi persoalan individu, tetapi berubah menjadi persoalan sistemik. Negara pun tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar berhemat, sebab akar masalahnya berkaitan dengan kemampuan rakyat memperoleh penghasilan dan mengakses kebutuhan dasar.

Politik ekonomi kapitalisme sekuler cenderung menempatkan kesejahteraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu, sementara peran negara sering kali terbatas pada kebijakan yang belum menyentuh akar persoalan.

Rakyat akhirnya dituntut mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi, padahal tidak semua orang memiliki kesempatan, pendapatan, dan daya tahan finansial yang sama.

Kembali pada Paradigma Islam

Islam mengajarkan bahwa kehidupan tidak semestinya dikendalikan oleh gengsi dan keinginan tanpa batas. Allah Swt. berfirman:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS Al-Furqan: 67).

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam membelanjakan harta. Seorang Muslim perlu menentukan prioritas, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari perilaku konsumtif.

Paradigma hidup dalam Islam bukanlah memenuhi semua keinginan demi gengsi, melainkan memenuhi kebutuhan secara proporsional sesuai tuntunan syariat.

Akan tetapi, perubahan pola hidup individu harus disertai perbaikan sistem yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan kesederhanaan kepada rakyat, tetapi juga menetapkan tanggung jawab negara dalam mengurus urusan mereka.

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai ra’in, yakni pengurus urusan rakyat. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan halal, serta mengelola sumber daya untuk kemaslahatan rakyat.

Negara juga harus memastikan kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, dapat terpenuhi.

Negara tidak semestinya menjadikan pajak sebagai beban yang terus menekan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan keuangan negara harus berpijak pada ketentuan syariat, dengan sumber penerimaan dan pengeluaran yang jelas serta bertanggung jawab.

Pemenuhan kebutuhan rakyat tidak boleh sekadar bergantung pada kemampuan masing-masing individu untuk membeli layanan di pasar.

Dengan demikian, solusi Islam tidak berhenti pada ajakan hidup sederhana. Islam membangun kesadaran individu agar tidak diperbudak keinginan, sekaligus menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus kesejahteraan rakyat.

Keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ancaman kemiskinan seorang diri.

Fenomena downgrade semestinya menjadi alarm bagi penguasa untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan memperoleh kepastian kesejahteraan.

Jangan sampai masyarakat terus dipaksa menurunkan standar hidup, menghabiskan tabungan, bahkan berutang demi bertahan.

Ketika makna kesejahteraan semakin kabur dan tanggung jawab negara seolah tergeser oleh tuntutan agar setiap individu menyelamatkan dirinya sendiri, ancaman kemiskinan akan semakin nyata.

Karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma menuju sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana tuntunan Islam.

Sebab, rakyat seharusnya tidak hanya dituntut untuk survive, tetapi juga dijamin memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera. (*)