GOWA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Benteng Somba Opu, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, menuai penolakan warga. Mereka khawatir pembangunan tersebut mengancam lahan produktif yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan puluhan kepala keluarga.
Warga menegaskan, penolakan itu bukan bentuk ketidaksetujuan terhadap program pendidikan pemerintah, melainkan kekhawatiran kehilangan mata pencaharian tanpa adanya solusi yang jelas.
“Kami bukan anti pendidikan. Kami sangat mendukung program Sekolah Rakyat Presiden. Tapi tolong lihat kami juga. Dari sini kami hidup, dari rumput dan bunga ini kami sekolahkan anak,” ujar Daeng Amir (52), salah seorang petani rumput di kawasan tersebut, Jumat (23/10/2026).
Pantauan di lapangan menunjukkan, sedikitnya empat hektare lahan di sekitar zona penunjang Benteng Somba Opu dimanfaatkan warga untuk membudidayakan rumput gajah, rumput Jepang, bunga pucuk merah, dan berbagai tanaman hias.
Hasil budidaya tersebut dipasok untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan proyek penataan taman di Makassar dan Gowa. Aktivitas ini menjadi sumber pendapatan warga yang telah bergantung pada lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Persoalan lain yang disoroti warga adalah belum adanya sosialisasi resmi mengenai penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka mengaku belum dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut keberlangsungan usaha dan kehidupan ekonomi mereka.
Beririsan dengan Kawasan Cagar Budaya
Polemik ini juga menyentuh persoalan perlindungan kawasan bersejarah. Benteng Somba Opu merupakan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 806/III/2022.
Karena itu, rencana pembangunan di kawasan tersebut perlu memperhatikan ketentuan perlindungan cagar budaya, termasuk kesesuaian pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi yang berlaku.
Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan, sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Koordinator Forum Warga Benteng Somba Opu, Laode, menilai rencana pembangunan tersebut perlu dikaji ulang agar tujuan pengentasan kemiskinan tidak justru berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan itu.
“Tujuan Sekolah Rakyat itu memutus rantai kemiskinan. Kalau lahan mata pencaharian kami diambil tanpa solusi, justru akan menciptakan kemiskinan baru di sini. Itu bertentangan dengan semangat Perpres 120/2025,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Warga
Forum warga mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kementerian Sosial menunda pembangunan sambil mengkaji ulang lokasi agar tidak menggunakan lahan produktif milik warga.
Kedua, warga mengusulkan agar pembangunan dipindahkan ke zona penunjang yang tidak produktif atau alternatif lahan milik pemerintah daerah yang tersedia di Kabupaten Gowa.
Ketiga, apabila pembangunan tetap dilaksanakan di kawasan Benteng Somba Opu, warga meminta adanya skema pemberdayaan ekonomi. Di antaranya, pelibatan petani sebagai pemasok tanaman untuk penghijauan sekolah, pengelola taman, hingga pembentukan koperasi binaan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Gowa dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik penetapan lokasi tersebut.
Warga berharap pemerintah membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan final. Mereka ingin program pendidikan tetap berjalan, tanpa mengorbankan sumber penghidupan masyarakat dan mengabaikan perlindungan kawasan cagar budaya. (70n)
