MAKASSAR—Salah satu tokoh pemuda asal Makassar, Sulawesi Selatan, Yusril Irhaz, menyatakan dukungan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut dipertimbangkan mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia apabila terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional.
Aspirasi tersebut muncul seiring meningkatnya dinamika perbincangan politik nasional. Yusril menilai AHY memiliki beragam pengalaman serta latar belakang yang layak dijadikan bahan pertimbangan dalam diskursus kepemimpinan nasional, mulai dari karier militer, pengalaman politik, pendidikan, hingga kiprahnya di pemerintahan saat ini.
Yusril merinci, AHY mengantongi rekam jejak pengabdian selama kurang lebih 16 tahun di lingkungan TNI Angkatan Darat. Di bidang akademik, AHY menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi, yakni Harvard University, Webster University, Nanyang Technological University, serta meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga.
Selain itu, AHY kini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengalaman tersebut dinilai krusial untuk melihat kapasitas AHY dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan serta mengoordinasikan agenda pembangunan nasional.
“Saya secara pribadi mendukung apabila Agus Harimurti Yudhoyono dipertimbangkan dalam wacana kepemimpinan nasional, termasuk sebagai Wakil Presiden,” ujar Yusril saat ditemui di salah satu warung kopi di kawasan Jalan Boulevard, Makassar, Kamis (12/11/2026).
“Menurut saya, beliau memiliki pengalaman di bidang militer, politik, pendidikan, serta pemerintahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kebutuhan kepemimpinan Indonesia ke depan,” sambungnya.
Yusril menambahkan, kiprah AHY dalam memimpin Partai Demokrat sejak 2020 serta keterlibatannya di kabinet pemerintahan saat ini merupakan bagian dari perjalanan kepemimpinan yang patut dicermati.
Menurut Yusril, tantangan Indonesia ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memahami persoalan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, hingga perluasan kesempatan bagi generasi muda.
Ia memandang isu regenerasi kepemimpinan nasional perlu masuk dalam diskusi publik. Generasi muda mesti diberi ruang untuk menyampaikan gagasan serta pandangan mengenai figur maupun arah kepemimpinan bangsa, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Selain itu, Yusril mengingatkan bahwa setiap wacana terkait perubahan komposisi kepemimpinan nasional wajib berjalan sesuai konstitusi, mekanisme ketatanegaraan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga berharap generasi muda dari berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, tidak sekadar berdiam diri sebagai penonton dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Anak muda diharapkan berani menyuarakan aspirasi dan gagasan konstruktif bagi masa depan bangsa.
“Aspirasi boleh disampaikan, perbedaan pandangan harus dihormati, dan seluruh proses politik harus tetap berjalan sesuai konstitusi. Pada akhirnya, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama,” tutup Yusril. (*)
