JAKARTA—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Anugerah ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kemnaker dalam memperkuat tata kelola data dan penyelenggaraan statistik sektoral yang berku alitas, terpadu, serta berorientasi pada pemanfaatan data untuk mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa data memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu didasarkan pada bukti dan informasi yang akurat agar mampu menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat.
”Semoga ini terus menginspirasi kita menjadi momentum untuk menjadikan data sebagai sesuatu yang penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di negara yang kita cintai, evidence-based policy,” ujar Yassierli dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam acara tersebut, Yassierli secara khusus mengapresiasi dukungan BPS kepada Kemnaker, salah satunya melalui penyediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Menurutnya, Sakernas merupakan salah satu sumber data yang kaya informasi dan memberikan manfaat besar bagi Kemnaker dalam menyusun kajian serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas dari sebelumnya dua kali menjadi empat kali dalam setahun. Peningkatan frekuensi tersebut diharapkan dapat mendukung ketersediaan data ketenagakerjaan yang lebih mutakhir sehingga pemerintah dapat memahami perkembangan pasar kerja secara lebih baik.
”Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh proses menghasilkan data, tetapi juga oleh bagaimana data tersebut dimanfaatkan. Data yang berkualitas harus mampu membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat dan m enjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kualitas statistik bukan hanya diukur dari cara data dihasilkan atau kecanggihan tampilannya, melainkan dari sejauh mana data tersebut dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
”Kebijakan yang tepat lahir dari bukti yang kuat, dan bukti yang kuat berawal dari data statistik yang berkualitas,” ujarnya. (*)
