JAKARTA – Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim menuai polemik.
Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu, dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tidak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai sebagai kampanye.
Iklan yang diputar beberapa saat sebelum dimulainya film di bioskop, yang menjadi kontroversi beberapa hari belakangan ini, menghadirkan narasi Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pembangunan bendungan di Indonesia.
Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak akan mungkin menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi sangat terbatas.
Namun Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan iklan mengenai pembangunan 65 bendungan di era Presiden Joko Widodo itu bukan kampanye.
Karena, ujarnya, hingga saat ini baru ada dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, yang bahkan baru akan ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh KPU pada tanggal 20 September. Artinya hingga saat ini Jokowi belum sebagai calon presiden.
“Sekarang yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu partai politik. pasangan calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan, masih bakal calon. Nanti baru tanggal 20 (September) baru sah sebagai calon dengan SK (surat keputusan) KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Abhan.
Hal senada disampaikan Pelaksana tugas Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinando Setu, yang mengatakan merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan informasi tentang kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Ferdinando, Kementerian Komunikasi dan Informatika memilih bioskop sebagai tempat penayangan iklan Bendungan Joko karena memang tersedia slot di sana. Dia merasa yakin dengan memasang iklan di bioskop makin banyak masyarakat mengetahui mengenai hasil kinerja dari pemerintah.
Kementeriannya kata Ferdinando memilih bioskop untuk memasang iklan karena pertumbuhan penonton bioskop yang luar biasa.
Kepada wartawan di Jakarta, bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno menilai tidak sepatutnya iklan yang dapat menuai polemik tayang dalam film bioskop, termasuk yang berbau kampanye.
“Kalau saya, saya akan bilang ke tim kampanye saya, jangan taruh iklan di bioskop. Kenapa?Karena orang datang ke bioskop itu pengen nonton film. Begitu ada iklan sebel,” kata Sandiaga Uno.
Meski demikian Sandiaga mengatakan tidak bisa mengomentari soal pencapaian kinerja pemerintah tersebut.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan semestinya jika diniatkan sejak awal sebagai iklan kinerja pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai pihak yang membuat iklan, memberikan porsi lebih besar kepada jajaran kementerian lain untuk menunjukkan kinerja mereka.
Titi menambahkan bahwa sebagian iklan pemerintah yang beredar di masyarakat, lebih menonjolkan sosok Joko Widodo, sehingga rentan ditafsirkan sebagai kampanya terselubung terkait pilpres. [VOA/shar]
