MAKASSAR – Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulawesi Selatan mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, agar lebih mengarahkan kepada Progam promotif dan preventif bidang kesehatan dari pada program yang bersifat kuratif atau pengobatan kepada pasien.
Keseriusan tersebut diwujudkan dalam bentuk terbitnya SK PERSAKMI Sulsel No. 48/KEP/PD-PERSAKMI/SULSEL/II/2020 tentang Tim Penyusun Upaya Peningkatan Promotif dan Preventif pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, Ketua PERSAKMI Sulsel, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD memimpin secara langsung rapat yang dihadiri anggota tim di Warung Kopi Ardan Masogi Makassar, Sabtu, (7/3), untuk menyusun dan mengambil langkah-langkah ke depan.
Dalam kesempatan rapat yang digelar dengan suasana santai tetapi penuh dengan nuansa ilmiah itu. Prof. Sukri mempertanyakan sebenarnya apa yang salah dalam kebijakan kesehatan saat ini atau selama ini.
“Presiden berulang-ulang mengatakan hampir pada setiap pertemuan bidang kesehatan, bahwa jangan bangga Puskesmas atau rumah sakit pasien,” kata Prof. Sukri
“Ini artinya bahwa program presiden mestinya diarahkan pada program bagaimana mencegah seseorang agar tidak jatuh sakit, bukan mengurusi atau mengobati orang sakit atau menunggu orang sakit. Kebijakan itu pula sudah dituangkan dalam kebijakan di Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Pertanyaannya kemudian adalah apa yang salah atau dimana yang salah karena bukti lapangan menunjukkan, bahwa sebagian besar program bidang kesehatan adalah kuratif bukan preventif dan promotif.
“Buktinya, sebagian bupati atau walikota atau gubernur masih lebih banyak program bidang kesehatan seputar pembangunan rumah sakit dan atau pembelian alat-alat kedokteran yang biayanya cukup mahal. Lalu dimana yang salah?,” tambahnya.
Prof. Sukri, yang juga guru besar bidang kebijakan kesehatan FKM Unhas, berasumsi, bahwa program kebijakan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif perlu dioperasionalkan lebih detail sehingga dapat membantu pada saat penyusunan program dan anggaran kesehatan, serta perlu banyak melakukan advokasi ke pemerintah daerah.
Ketua Dewan Etik Persakmi Sulsel, Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed. yang juga merupakan Dekan FKM Unhas mengatakan, bahwa program preventif dan promotif ini harus mengacu pada definisi kesehatan masyarakat yang didefiniskan oleh Winslow pada tahun 1920.
Yaitu, program yang bertujuan mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental, efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir.
“Karena itu prinisp dari promotif dan preventif tersebut bekerjanya di hulu bukan di hilir, bekerjanya pada faktor risiko dan determinan kesehatan bukan pada saat sakit. Kalau orang sudah sakit biayanya menjadi lebih mahal,” tegas Dr Aminuddin.
Tim diberikan waktu kurang lebih 2-3 minggu untuk menyusun program-program promotif dan preventif yang akan menjadi acuan para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat promotif dan preventif.
Program ini akan dibahas secara marathon kedepan dan akan dijadualkan advokasi ke pemerintah pusat dan DPR RI terutama yang membidangi kesehatan. (*/464Ys)
