PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tinggalkan Cara Lama, Begini Modernnya Siswa SMPN 12 Makassar Ikut Kompetisi Belajarku • Appi Dijadwalkan Terima KTA Demokrat Hari Ini, Dua Hari Usai Tinggalkan Golkar • 40 Peserta Ikuti Pemagangan Nasional di Yogyakarta, Ini Kata Menaker • Lapas Mewah, Hukum yang Tak Lagi Setara • Distribusi LPG 3 Kg di Bone Dipertanyakan, Agen Diduga Pasok Kios hingga Penginputan NIK Berbayar • Rembuk Pendidikan Makassar Bahas Tantangan Sekolah di Tengah Perubahan Teknologi • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tinggalkan Cara Lama, Begini Modernnya Siswa SMPN 12 Makassar Ikut Kompetisi Belajarku • Appi Dijadwalkan Terima KTA Demokrat Hari Ini, Dua Hari Usai Tinggalkan Golkar • 40 Peserta Ikuti Pemagangan Nasional di Yogyakarta, Ini Kata Menaker • Lapas Mewah, Hukum yang Tak Lagi Setara • Distribusi LPG 3 Kg di Bone Dipertanyakan, Agen Diduga Pasok Kios hingga Penginputan NIK Berbayar • Rembuk Pendidikan Makassar Bahas Tantangan Sekolah di Tengah Perubahan Teknologi •
HukumNasionalPolitik

Komisi I DPR Setuju Pencalonan Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN

1162
×

Komisi I DPR Setuju Pencalonan Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Komisi Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bulat menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kepala BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menggantikan Sutiyoso.

Budi Gunawan, kini menjabat Wakapolri, menjadi calon tunggal diajukan Presiden Joko Widodo sebagai kepala BIN selanjutnya.

Persetujuan secara aklamasi itu muncul dalam uji kelayakan dan kepatutan digelar di gedung DPR secara tertutup, Rabu (07/09/2016).

Saat jumpa pers usai rapat tertutup tersebut, Ketua Komisi I Abdul Kharis al-Masyhari menjelaskan Presiden Joko Widodo menyampaikan pencalonan Budi Gunawan itu melalui surat bertanggal 1 September 2016.

“Rapat intern Komisi I DPR memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai kepala Badan Intelijen negara menggantikan saudara Sutiyoso,” kata Abdul Kharis al-Masyhari.

Di hadapan puluhan wartawan, seraya tersenyum Budi Gunawan mengaku bersyukur sekaligus senang karena uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Komisi I dan Presiden Joko Widodo yang telah memberi kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin BIN.

“Tentunya saya akan bekerja berdasarkan konstitusi UUD 1945, kemudian UU nomor 17 tahun 2015 tentang intelijen negara, kemudian Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara,” kata Budi Gunawan.

Semua menjadi dasar kita, lanjut BG, dalam lebih menatapkan, menguatkan fungsi BIN di bidang deteksi dini maupun peringatan dini, sehingga semua ancaman atau potensi ancaman bisa kita eliminir,” kata Budi Gunawan.

Budi Gunawan mengatakan dirinya akan lebih memperkuat koordinasi seluruh penyelenggara fungsi intelijen di Indonesia. Mengenai penguatan kewenangan BIN untuk menahan orang dicurigai bakal membahayakan keamanan negara, Budi Gunawan bilang hal itu akan dikaji.

Ketika ditanya tentang kasus pembunuhan Munir, terjadi 12 tahun lalu, tepatnya pada 7 September 2004, Budi Gunawan hanya menjawab singkat “lihat saja ke depan”.

Menurut Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin, Saat sesi pendalaman, anggota Komisi I lebih banyak bertanya soal misi Budi dalam hal pemberantasan terorisme, perlindungan WNI, dan lainnya. (fw/em/voa)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com