MAKASSAR—Kepala Bappelitbanda Sulsel Andi Darmawan Bintang menyebutkan, RKPD tahun 2023 mempunyai makna strategis karena merupakan tahun terakhir periode Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman untuk visi misi selama lima tahun.
Dikatakan, rangkaian proses menyusun APBD 2023 diawali dengan RKPD 2023 yang mempunyai makna strategis. Sebab rencana kerja Pemprov Sulsel merupakan tahun terakhir periode Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman dalam visi misi selama lima tahun.
“Jadi kita berharap dalam penyusunan APBD ini semua kegiatan dapat menutup kekurangan dan memperbaiki hal yang dirasa kurang pada tahun sebelumnya dan ditingkatkan atau disempurnakan pada tahun selanjutnya,” ujar Andi Darmawan Bintang pada kegiatan Forum konsultasi Publik Penyusunan RKPD Sulsel 2023 di Hotel Sheraton, Selasa (25/1/2022).
Ia menyebutkan, ada beberapa indikator yang belum tercapai sebelumnya termasuk ada yang telah melampaui. “Ada beberapa indikator yang belum tercapai namun ada juga yang terlampaui. Seperti fasilitas air minum curah belum tercapai karena baru dimulai pada 2022,” terangnya.
Sementara angka kemiskinan Sulsel melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Indeks pelayanan infrastruktur pada 2021 mengalami penurunan akibat refocusing tapi kita berharap tahun ini bisa dikembalikan ke angka di atas target.
“Jadi RPJMD sifatnya dinamis, artinya rencana tetap ada. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Jika ada yang tidak bisa tercapai ya tidak bisa dipaksakan. Karena ada lingkungan strategis yang mempengaruhi dalam pencapaian target,” lanjutnya.
“Di samping karena pengaruh covid, juga karena kemampuan pemerintah yang tidak terlalu bagus karena penurunan pendapatan serta pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Lebih jauh Darmawan berharap, RKPD 2023 akan mendukung dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat.
RKPD juga akan mendukung dalam konteks kebutuhan masyarakat dimana diharapkan covid sudah menurun sehingga pembiayaan untuk tahun 2023 bisa fokus recovery perekonomian sambil menyiapkan infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan masyarakat.
“Kita tetap di samping belanja wajib untuk kesehatan yang menjadi prioritas, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur akan tetap dilanjutkan. Kita mau semuanya tuntas karena akan mendukung pergerakan barang dan manusia,” pungkasnya. (*)
