MAKASSAR – Pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan guna mengangkat derajat mereka.
Untuk itu, tahun depan Pemprov Sulsel akan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para perempuan yang masuk dalam kategori rentan atau perempuan (janda) prasejahtera yang mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari pasangan hidupnya.
Sebagai langkah awal dari program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan rentan tersebut, Jumat (27/12/2019), dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
“MoU ini merupakan langkah awal dari pelatihan yang akan diberikan Dinas Koperasi dan UKM kepada perempuan rentan yang terdaftar dalam binaan Dinas PPPA Sululawesi Selatan.”
“Pelatihannya dimulai tahun 2020. Selain pelatihan, kita juga akan bentuk Koperasi Wanita di Sulawesi Selatan,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, usai penandatanganan MoU yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Menurut Malik, nantinya pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan itu akan fokus kepada pembuatan produk Usaha Kecil Menengah (UKM), yang tentunya disesuaikan dengan permintaan pasar. Seperti kerajinan membuat tas dan lainnya.
Sementara, Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A Gazaling mengatakan, melalui program pelatihan kewirausahaan ini, sebanyak 60 perempuan rentan bakal dilatih menjadi ‘wanita karir’.
“60 perempuan yang kita bina ini bermukim di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Mereka akan kita latih menjadi perempuan mandiri, sehingga kehidupannya lebih baik lagi,” kata Ilham.
Menurut dia, perempuan yang rentan harus mandiri agar kehidupan mereka bisa setara dengan perempuan sejahtera yang ada di sekelilingnya.
“60 ini adalah tahap awal untuk program Perempuan Sejahtera di Sulawesi Selatan. Kedepan, setiap kecamatan akan dibentuk kelompok perempuan rentan, untuk kemudian dibina menjadi mandiri,” terangnya. (*)
