MAKASSAR – Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) Republik Indonesia bersama, Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Sulsel berencana mendalami dugaan indikasi tindak pidana korupsi penggunaan biaya operasional di kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) khususnya di Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Sulawesi Selatan, Djaya Jumain, SKM, SH, melalui siaran persnya yang diterima Mediasulsel.com melalui jejaring sosial WhatsApp, Senin (6/1/2020).
Lebih lanjut Djaya berharap temuan tersebut harus di tindaklanjuti aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan keuangan Negara,
Olehnya itu, dalam waktu dekat temuan dan laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pelaporan ke aparat penegak hukum.
Sementara itu, menurut ketua IPeKB Sulsel, Jasmin, S.Sos, dugaan terjadinya korupsi tersebut disinyalir dari terjadi pada kegiatan teknis berupa Pertemuan kader KB, Penyuluhan, Komsumsi dan ATK serta Transportasi peserta.
Jasmin menegaskan indikasi korupsi kemungkinan besar terjadi dari adanya laporan masyarakat diantaranya Kabupaten Maros, Gowa, Palopo, Jeneponto dan Enrekang serta Kabupaten Barru. (*/464ys)
