MAKASSAR—Dugaan pungutan hingga puluhan juta rupiah dalam pengurusan izin jasa pengamanan satpam mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) perdana Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Sulawesi Selatan, yang digelar di Hotel JL Star, Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sabtu (13/9/2025).
Rakor yang dipimpin Ketua BPD ABUJAPI Sulsel, Hariman Tendean SE, dihadiri para pemilik dan pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) lokal maupun perluasan. Dalam sambutannya, Hariman menegaskan pentingnya transparansi proses perizinan di lingkup Polda Sulsel.
“Saya berharap BUJP lokal maupun perluasan dapat mengurus perpanjangan izin pengamanan dan pendidikan dasar satpam secara transparan. Kami ingin ada keterbukaan dengan pihak Polda Sulsel,” ujar Hariman.
Namun, suasana rapat memanas ketika Siswanto, perwakilan PT Adhi Guna Sorowako, mengungkapkan bahwa tahun lalu perusahaannya harus membayar hingga Rp70 juta untuk mengurus izin satpam.
“Total Rp70 juta, sebagian ditransfer, sebagian diambil tanpa tanda terima. Baru setelah itu izin kami selesai,” kata Siswanto di hadapan peserta. Ia menambahkan, biaya sebesar itu sangat memberatkan, apalagi kebutuhan satpam di Sorowako relatif minim.
Hal senada disampaikan Ridho, manajer PT Adhi Guna Sorowako, yang membenarkan pembayaran fantastis tersebut. Menurutnya, uang dibayarkan dalam dua tahap: Rp30 juta di awal, kemudian Rp40 juta sisanya dibayar dua kali. Ia juga menegaskan ada bukti transfer yang menunjukkan penerima dana tersebut.
Mendengar pengakuan itu, Hariman langsung merespons tegas. Ia menegaskan hasil rapat menyepakati bahwa biaya resmi pengurusan izin jasa pengamanan satpam hanya Rp10 juta.
“Kesepakatan ini akan segera kami bawa ke BPP ABUJAPI pusat di Jakarta, termasuk laporan soal pungutan Rp70 juta maupun Rp20 juta yang masih belum jelas penyelesaiannya,” tegas Hariman. (70n/Ag4ys)
