MAROS, Guna memastikan proses pembebasan lahan Kereta Api (KA) Trans sulawesi khususnya segmen tiga yang berada dikabupaten Maros berjalan baik, Skretaris Daerah Provinsi sulsel Abdul Hayat Gani didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sulsel Mujiono, melakukan peninjauan lansung di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Senin, 31 Agustus 2020.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat mengaku persoalan pembebasan lahan yang terus bergulir di Kabupaten Maros hingga hari ini memerlukan kerja ekstra dan respon cepat.
“Persoalan pembebasan lahan KA segmen tiga dikabupaten Maros,memerlukan kerja ekstra dan cepat,Khususnya dari pemerintah kabupaten melalui koordinasi aktif bersama pemerintah provinsi.”Ungkapnya.
Ia menyebutkan persoalan ini telah dibahas bersama semua pihak terkait baik yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, kemudian terakhir rapat dikabupaten Maros.
“Selama ini saya terlibat langsung pada pengurusan lahan jalur kereta api ini, rapat kami gelar di Kejaksaan Tinggi, kemudian terakhir di rapat Maros agar ada progres dan berharap agar Bupati, Sekda, Kapolres setempat semangat untuk menyelesaikan persoalan ini,”Sebutnya.
Abd Hayat Gani berharap Bupati Maros bersama kapolres dan forkopimda lainnya untuk intens melakukan komunikasi dengan masyarakat Khususnya pemilik lahan.
“Komunikasi dengan pemilik lahan harus intens dilakukan agar mereka faham kalau semuanya untuk kepentingan bersama,”Pungkasnya.
Sekprov Sulsel Menambahkan Pemerintah Provinsi sulsel senantiasa terus memberikan support kepemerintah kabupaten maros agar ini segera tuntas.
“Pemprov sebagai support untuk Kabupaten Maros, tapi ini sudah tuntas, masalah lahan sudah berjalan lancar, tim apprisial BPN sudah bisa masuk, yang sebelumnya tidak bisa masuk karena dihalangi oleh oknum,”Tambahnya
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Bambag Priono yang turut hadir dalam kunjungan ini menegaskan kalau Negara tidak akan merugikan masyarakat khususnya pemilik lahan.
“Jadi saya tegaskan,pemerintah tidak akan merugikan masyarakat atas persoalan pembayaran tanah,”Ungkapnya.
Ia menjelaskan semua lahan maupun lainnya yang terkenan jalur KA akan diganti rugi oleh pemerintah.
“Semua bangunan warga yang masuk dalam areal pembangunan jalur kereta api termasuk sumur, kalau ada kandang ayam akan kami hitung untuk diganti rugi, kalau ada warga yang tidak menerima ganti rugi silakan langsung melapor,” Jelasnya.
