MAKASSAR—Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Setyawan Aswad membatah tudingan sejumlah pihak yang menilai proses penerima peserta didik baru (PPDB) tingkat sma sederajat tidak berjalan sesuai aturan dan pengadaan server tidak berjalan sesuai mekanisme.
“Harus dikuatkan kampanye melalui sosialisasi dan bimtek, belum lagi kalau ada data masuk dan dikelola. Disini ada persoalan manajemen disitu, bukan cuma server tok, kalau saya pengadaan server ppdb online sudah sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa,” ungkap Kadisdik Sulsel
Sementara itu untuk proses PPDB, Kadisdik mengaku semua berjalan dan ditutup dengan baik sesuai mekanisme. “Begini kan ppdb online resmi ditutup setelah berakhirnya pengumuman disitulah selesai,” ujarnya.
“Selanjutnya, kalau masih ada tersisa dilakukan secara offline misalnya ada tidak mendaftar disitu dan kebijakannya diserahkan ke kepala sekolah (Kepsek) karena dia yang tahu ada yang daftar ulang atau tidak ada, barang kali juga masyarakat butuh penambahan rombongan belajar (rombel) bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan untuk menambah rombel harus ada yang harus dipenuhi seperti sarana prasarananya dan gurunya.
“Menyatakan di sekolah itu bisa ditambah rombongan belajarnya tentu harus terpenuhi sarana prasarana, ada tidak gurunya, kelasnya, jangan sampai disana hanya ada laboratorium, itu melanggar sarana prasarana pendidikan, karena pernah ada pada proses sertifikasi kita ditegur,” jelasnya.
Lanjutnya, setelah tanggal 31 Agustus akan memetakan berapa siswa yang terdaftar di sekolah. “Kita akan melihat setelah 31 agustus, mulai memetakan berapa siswa terdaftar disekolah masing-masing,” lanjutnya.
“Kita lihat berapa anak tidak tertampung, namun berbicara daya tampung bukan cuma negeri, disana ada swasta dan di makassar jumlah sekolah SMA sederajat melebihi dari jumlah keluaran SMP,” tambahnya.
“Yang jelas yang peserta didik yang belum tertampung kita upayakan ditampung, tapi jangan harap harus negeri, kita juga harus memaklumi sekolah swasta punya hak, bahkan sebelum ppdb kita didatangi, makanya ada waktu diberikan swasta dan negeri dalam proses penerimaan siswa,” tutupnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak melakukan aksi unjuk rasa didepan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulsel yang menuntut beberapa hal diantara meminta Gubernur Sulsel untuk mencopot Kadis Pendidikan, Sekretaris dinas Pendidikan dan Kabid Dikmen SMA karena menilai proses PPDB tidak berjalan sesuai mekanisme. (*)
