MAKASSAR—DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan resmi Pemerintah Kota Makassar atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026.
Sidang yang berlangsung pada Rabu (26/11/2025) ini menjadi tahap penting dalam rangkaian pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif.
Dalam paripurna tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang mewakili Wali Kota Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban pemerintah secara virtual dari Ruang Wakil Wali Kota.
Tanggapan itu menyoroti berbagai masukan, catatan strategis, dan kritik konstruktif yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Aliyah menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi menjadi dasar penyempurnaan penyusunan APBD 2026, mulai dari penetapan prioritas pembangunan, efisiensi belanja, hingga penguatan pendapatan daerah.
“Seluruh pandangan fraksi menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tahun 2026 mampu menjawab tantangan kota, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika. Para pimpinan dan anggota dewan, baik hadir secara fisik maupun virtual, mengikuti jalannya sidang dengan perhatian penuh.
Dari pihak Pemerintah Kota, hadir pula para kepala SKPD, staf ahli, serta perwakilan Forkopimda sebagai bentuk sinergi kelembagaan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.
DPRD Makassar menilai bahwa agenda ini merupakan momentum memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan seluruh catatan fraksi benar-benar terakomodasi.
Sementara Pemerintah Kota menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan kota, mendorong inovasi layanan, dan memastikan kebijakan anggaran tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan akan berlanjut pada tahap berikutnya sebelum penetapan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026. (Ag4ys/4dv)
