OPINI—Dalam situasi anggaran yang terbatas, yang dibutuhkan bukan program yang paling besar, melainkan kebijakan yang paling tepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat
Di tengah kabar memanasnya konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, wajar jika publik mulai bertanya: seberapa aman sebenarnya kondisi keuangan negara kita? Pengalaman selama ini menunjukkan, setiap gejolak di Timur Tengah hampir selalu berujung pada kenaikan harga minyak dunia.
Dampaknya langsung terasa ke dalam negeri, subsidi energi membengkak, harga-harga ikut terdorong naik, dan ruang anggaran pemerintah makin sempit. Dalam situasi seperti ini, negara tidak hanya dituntut untuk sigap, tetapi juga cermat memilih mana yang benar-benar prioritas.
Secara umum, kondisi fiskal Indonesia memang masih terlihat terkendali. Rasio utang belum melewati batas aman, dan defisit masih dalam koridor yang dijaga. Namun, angka-angka tersebut sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan yang nyata di lapangan.
Ketika harga energi naik atau nilai tukar melemah, beban negara bisa berubah dengan cepat. Artinya, ruang gerak fiskal kita sebenarnya tidak selonggar yang terlihat. Inilah mengapa setiap kebijakan baru, apalagi yang berskala besar, perlu dipikirkan ulang dengan sangat hati-hati.
Dalam konteks ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, program ini menjawab persoalan yang sangat nyata. Masalah gizi, terutama stunting, masih menjadi tantangan serius. Banyak anak tumbuh tanpa asupan yang cukup, dan dampaknya tidak main-main, mulai dari kemampuan belajar hingga produktivitas saat dewasa. Sulit untuk menolak bahwa intervensi di sektor ini adalah investasi penting bagi masa depan.
Namun di sisi lain, waktu pelaksanaan program ini menimbulkan tanda tanya. Ketika tekanan global meningkat dan ketidakpastian ekonomi membesar, menghadirkan program berskala besar tentu mengandung risiko. Bukan karena tujuannya salah, tetapi karena kapasitas negara bisa saja tidak cukup kuat untuk menopangnya dalam jangka panjang.
Di sinilah kekhawatiran publik muncul, jangan sampai program yang diniatkan baik justru menjadi beban baru, atau lebih buruk lagi, kehilangan kualitas karena dijalankan setengah hati.
Perdebatan soal MBG seharusnya tidak berhenti pada pilihan “lanjut atau tidak”. Yang lebih penting adalah bagaimana program ini dijalankan. Jika memang ingin tetap dilanjutkan, pendekatannya perlu diubah. Tidak harus langsung besar dan menyeluruh.
Akan jauh lebih masuk akal jika dimulai dari yang paling membutuhkan, daerah dengan angka stunting tinggi, keluarga dengan akses pangan terbatas. Dengan cara itu, dampaknya bisa lebih terasa, tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan.
Selain itu, MBG juga tidak boleh berdiri sendiri. Program ini harus terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan sanitasi. Memberi makanan bergizi penting, tetapi tanpa edukasi dan lingkungan yang mendukung, hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga dari sisi ekonomi, akan sangat disayangkan jika bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah.
Padahal, ini bisa menjadi peluang untuk melibatkan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi juga menggerakkan ekonomi di bawah.
Yang tidak kalah penting adalah soal pengelolaan. Program besar selalu rawan kebocoran jika tidak diawasi dengan baik. Transparansi dan penggunaan teknologi harus menjadi bagian dari desain sejak awal. Publik perlu tahu ke mana anggaran mengalir dan siapa yang benar-benar menerima manfaatnya. Tanpa itu, kepercayaan akan sulit dibangun.
Dengan demikian, kondisi keuangan negara saat ini mungkin belum bisa disebut genting, tetapi jelas tidak sepenuhnya aman. Ada tekanan yang nyata, dan ada ketidakpastian yang tidak bisa diabaikan.
Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan program yang sekadar terlihat besar, tetapi kebijakan yang tepat sasaran dan bisa bertahan dalam berbagai kemungkinan.
MBG tetap bisa menjadi bagian dari solusi, asalkan dijalankan dengan bijak, fokus, dan tidak melampaui kemampuan negara. Karena yang paling penting bukan seberapa ambisius sebuah program, tetapi seberapa nyata manfaatnya bagi masyarakat. (*)
Penulis:
M Maruf Musrajab. A
(Ekonomi Syariah | Pascasarajana UIN Palopo)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
