Gubernur Sulsel: Presiden telah Perintahkan Menteri PU dan BNPB segera ke Luwu Utara

MAKASSAR – Bencana banjir bandang yang terjadi di lima kecamatan di kabupaten Luwu utara (Lutra) pada senin malam (13/7) yaitu Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat.Lansung direspon cepat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Gubernur sulsel yang sedang melakukan kunjungan Kerja di Jakarta lansung melaporkan terkait bencana Banjir Bandang kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu 15 Juli 2020.

Pada Perbincangan yang bertempat di ruang kerja presiden usai rapat membahas penyerapan anggaran semester pertama itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan secara detail kejadian, taksasi kerugian, dan korban jiwa.

Presiden Joko Widodo usai mendapat laporan,langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk mengirim material jembatan darurat yang akan menggantikan jembatan yang roboh terbawa arus banjir bandang di Luwu Utara.

“Presiden lansung memerintahkan menteri PU untuk segera membuat jembatan darurat menggantikan jembatan yang roboh karena terbawa arus banjir bandang,”Ungkap Nurdin Abdullah mengikuti pernyataan presiden.

Menteri PU juga diminta Presiden untuk segera ke Masamba untuk mengkoordinir tenaga teknis di lapangan yang akan membuat jembatan darurat rakitan sebelum jembatan permanen dibuat.

Berita Lainnya

“Menteri PU bahkan diminta segera ke Lutra untuk mengakomodir semua,agar jembatan darurat rakitan segera terbangun,sambil dibuat jembatan permanen,”Lanjutnya

Menurut Presiden untuk memulihkan bencana yang terjadi dikabupaten lutra,harus dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong antara pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa lebih cepat.

“Untuk memulihkan bencana yang terjadi dikabupaten lutra,Presiden meminta TNI, Polri, BNPB untuk bersama-sama pemerintah Provinsi dan Kabupaten memulihkan dampak bencana banjir bandang di Masamba,” jelas Nurdin Abdullah. [*]

Lihat Juga:  Didapuk Jadi Pembicara, Iqbal Bakal Bahas Tata Kelola Pemerintahan

Berita terkait