MAKASSAR, — Gubernur Sulawesi Selatan H. M Nurdin Abdullah melakukan tanda tangan MoU mengenai pembangunan rendah karbon bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel.
Gubernur Sulsel H.M Nurdin Abdullah mengatakan, kehadiran papak Menteri tentu menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk lebih memacu pembangunan di Sulsel kedepannya.
Menurut Nurdin Abdullah bukan baru kali ini membangun kerjasama dengan Mentri PPN Republik Indonesia, sebab kata Nurdin Abdullah semenjak dirinya menjadi Bupati Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun sudah memberikan dukungan kepada dirinya.
“Bapak mengenal saya sebagai Bupati Bantaeng selama 10 tahun, beliau sudah memberikan support kepada Bantaeng karena Bantaeng sebagai Kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. Untung ada Prof Bambang (Mentri PPN RI) yang bisa membantu kami,” ungkap Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan dari seluruh hadirin, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (12/2/2019).
Olehnya itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini berharap kedepannya, Kementerian PPN RI bisa juga membangun kerjasama dengan baik bersama Pemprov Sulsel.
“Demikian juga Sulawesi Selatan. Saya kira, kami baru saja mengalami bencana banjir di 11 kabupaten kota se-Sulsel, iya ini ada kaitannya dengan pembangunan rendah karbon ini, karena memang daerah-daerah konservasi ini sudah berubah alih fungsi,” tutur alumni Universitas Jepang itu.
Selain inginkan pembangunan rendah karbon, Gubernur Sulsel ini juga berharap kedepannya, pembangunan harus berpacu pada wawasan lingkungan untuk selalu masyarakat Sulsel.
“Bagaimana pun juga pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun, kita harus bangga, kita punya hutan yang memiliki tropis yang sangat banyak, tetapi waktu itu kita butuh defisa sehingga hp h ini disuruh bekerja untuk mencari duit. Tapi sekarang kalau kita konver dana yang kita terima dengan kerusakan lingkungan yang akan kita pulihkan itu jauh lebih besar. Oleh karena itu saya kira hari ini kami berterima kasih kepada bapak Menteri, Insyaallah kita akan membuat MoU dalam rangka pembangunan rendah karbon,” jelasnya.
Lebih lanjut Nurdin Abdullah berharap MoU hari ini bisa bisa bertahan secara berkelanjutan serta tetap komitmen.
“Tentu kita berharap cecara konsisten dengan komitmen yang tinggi kita laksanakan bersama, ini Insyaallah akan di ikuti oleh kabupaten kota yang lain, dan satu juga masalah kita soal masalah stanting, saya kira Sulawesi Selatan ini adalah lumbung pangan,” pungkasnya.
Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengaku, Sulsel ada daerah yang sangat luar biasa karena sudah menjadi yang pertama menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.
“Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang mentanda tangani dan berarti komitmen yang luar biasa untuk melakukan pembangunan rendah karbon, mungkin bapak itu bertanya besar kenapa kita harus mendorong pembangunan rendah karbon,” ungkapnya.
Menurutnya, program pembangunan rendah karbon tersebut adalah salah satu program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Jusuf Kalla selama lima tahun.
“Ini adalah kami sedang menfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2024. Indonesia untuk lima tahun kedepan harus sudah mengunakan pembangunan rendah karbon. Renda karbon bukan lagi pilihan, ini sudah menjadi kewajiban negera kita untuk di implementasikan, pembangunan rendeh karbon sendiri adalah pembangunan yang ramah lingkungan,” tutupnya. (*)
