Kadinsos Sulsel sebut Persoalan Sosial menjadi Tanggung Jawab Bersama
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Hasan Basri Ambarala membuka Sinkronisasi pengembangan program dunia usaha tahun anggaran 2021 di hotel Lynt Makassar, Selasa (30/3/2021).

MAKASSAR—Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Hasan Basri Ambarala membuka Sinkronisasi pengembangan program dunia usaha tahun anggaran 2021 di hotel Lynt Makassar, Selasa (30/3/2021).

Hasan Basri Ambarala mengaku, Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi sehingga membutuhkan dukungan masyarakat maupun dunia usaha.

“Persoalan sosial bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha melalui dana CSR yang disalurkan secara tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pandemi covid-19 yang terjadi hingga saat ini, telah memberi dampak yang sangat besar termasuk ekonomi masyarakat.

“Persoalan ini menjadi perhatian besama, sehingga melalui kegiatan ini saya harap akan terbangun kolaborasi dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi,” sebutnya.

Staf ahli gubernur bidang hukum ini menambahkan Semua harus fokus pada program dengan tetap mengedepankan pada aturan yang berlaku.

“Pedoman kerja dinsos sulsel 3 S yaitu santai, serius, selesai dan tentunya semua harus berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Jamaris arief Kepala Bidang Pemberdayaan sosial Menambahkan kegiatan ini menghadirkan beberapa kalangan dunia usaha.

“Jadi kegiatan semacam ini dilaksanakan setiap tahunnya bersama forum CSR dengan menghadirkan dari kalangan usaha seperti Ada Bank Sulselbar, Indofood, PLN, Kalla maupun lainnya untuk berkolaborasi bersama dalam menangani setiap persoalan sosial,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Forum CSR ini telah banyak bergerak dalam kegiatan sosial salah satunya penyerahan bantuan sembako di mamuju.

“Kayak dulu kita mengirim bantuan ke mamuju sulawesi barat, yang dilepas oleh Gubernur sulsel,” jelasnya.

Lebih jauh Jamaris arief Mengaku setiap proposal permintaan bantuan csr harus melalui dinas sosial sulsel.

“Setiap ada proposal yang masuk harus ditujukan ke dinas sosial sulsel dan di bicarakan lebih lanjut di forum CSR, sehingga semuanya tepat sasaran,” tutupnya. (*)