SEMARANG – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulsel,Drs Askari M ,si menjadi Nara sumber pada Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) percepatan Pengarus utamaan Gender (PUG) di Semarang Jawa Tengah, pada tanggal 8 April lalu.
Rakortek tingkat nasional dilaksanakan sejak tanggal 8 sampai 11 april lalu, dan dihadiri seluruh Provinsi di Indonesia maupun Kabupaten dan Kota.
Plt Kadis DPPPA Provinsi Sulsel Drs Askari M, si, mengatakan, terpilihnya Provinsi Sulsel sebagai pembicara dalam Rakortek karena Provinsi Sulsel merupakan provinsi diluar jawa yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori mentor.
“Provinsi Sulsel hadir menjadi pembicara dalam tingkat nasional, untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam meraih penghargaan APE kategori mentor, yang pertama kalinya diluar Jawa,” Kata Askari.
“Provinsi lainnya di Indonesia masih ada yang mendapatkan kategori madya dan utama, sehingga dengan pengalaman dan bimbingan yang diberikan,mereka berharap dapat meraih kategori mentor,” Lanjutnya
Rakortek ini menjadi bagian untuk mengevaluasi 7 prasyarat PUG didaerah apakah sudah berjalan maksimal seperti Komitmen, Kebijakan, keterlibatan masyarakat, data terpilah maupun lainnya.
Askari lebih jauh,mengatakan, persoalan gender yang terjadi didaerah juga menjadi perhatian penting dalam rakortek tersebut seperti yang menyangkut politik, ekonomi,sosial maupun lainnya.
“Keberhasilan PUG didaerah harus mendapatkan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, baik itu Badan Perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda), inspektorat, Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) dan DPPPA sendiri, yang saling bersinergi dan bekerjasama dalam menyusun program yang responsif gender,” Pungkasnya.
“Sinergi antara pemerintah pusat, Provinsi, maupun kabupaten dan kota akan membuat sasaran dan program yang akan dicapai akan terlaksana dengan baik,tegasnya.
“Harapan pemerintah pusat agar keberhasilan provinsi sulsel mendapatkan penghargaan APE kategori mentor,bisa ditularkan ke provinsi lainnya di Indonesia khususnya Provinsi terdekat bisa dilakukan, sehingga DPPPA provinsi terus melakukan sosialisasi,” Tutupnya. [*]
