JAKARTA—Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar, Muhyiddin, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berlangsung di Hotel Sheraton Grand Jakarta pada Senin 11 November 2024.
Kehadiran Muhyiddin menegaskan peran aktif Kota Makassar dalam membahas berbagai kebijakan pendidikan di tingkat nasional.
Muhyiddin merupakan satu dari empat Kepala Dinas Pendidikan yang diundang sebagai narasumber, bersama perwakilan dari Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Riau, dan Kota Tangerang Selatan.
Dalam sesi paparan, Muhyiddin memaparkan beberapa inisiatif strategis yang telah dilakukan Disdik Kota Makassar, termasuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai berhasil berkat perencanaan dan koordinasi antarinstansi yang kuat.
“Kami di Kota Makassar berkolaborasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung kelancaran proses PPDB,” jelas Muhyiddin.
Muhyiddin menekankan, Kota Makassar berkomitmen tinggi pada pendidikan inklusif demi menyediakan akses belajar setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami telah memetakan anak-anak dengan disabilitas di setiap jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMP, untuk memastikan bahwa seluruhnya memiliki akses pendidikan,” ujarnya.
Selain pendidikan inklusif, Disdik Makassar juga menjalankan program ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk karakter siswa.
Program ini mencakup festival pendidikan untuk meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa, sebagai bagian dari komitmen kota dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh.
Muhyiddin juga menyoroti salah satu program andalan Pemerintah Kota Makassar, yakni “Revolusi Pendidikan,” yang mencakup 18 poin utama.
“Salah satu program unggulan kami adalah Semua Harus Sekolah, yang memastikan hak belajar wajib 9 tahun terpenuhi serta menekan angka putus sekolah,” jelasnya.
Muhyiddin berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat menjamin setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya secara layak.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam bidang PPDB dan pendidikan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Rakor tersebut ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, yang dihadiri oleh pejabat daerah serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. (*/4dv)
