OPINI—Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan, Amson Padolo menyebut ada tiga daerah di (Sulsel) telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat akibat kekeringan ekstrem dan warga yang kesulitan memperoleh air bersih. Daerah tersebut adalah Makassar, Maros, dan Jeneponto. (cnnindonesia.com, 12/9/2023)
Tak dimungkiri, suhu panas akhir-akhir ini makin terasa menyengat. Kondisi ini merata hampir di semua wilayah Indonesia. Tak terkecuali sebagian besar daerah di Sulsel. Diikuti bencana kekeringan yang berimbas pada beraneka problem.
Mulai dari stok air bersih yang makin kritis, bahkan beberapa daerah sudah tidak ada air. Menurunnya debit air untuk kebutuhan PLTA. Hingga masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan. El Nino ditengarai sebagai penyebabnya. Benarkah murni karena faktor iklim semata?
Dikutip dari laman pusatkrisis.kemkes.go.id, El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang berada di Samudra Pasifik mengalami pemanasan di atas rata-rata suhu normal. Peristiwa tersebut mengakibatkan tekanan udara pada barat Samudera Pasifik yang menghambat pertumbuhan awan di laut Indonesia bagian timur, membuat curah hujan menurun secara tidak normal di beberapa wilayah di Indonesia.
Kekeliruan Paradigma Pembangunan
Fenomena El Nino menerjang hampir semua negara, termasuk Indonesia. Jika dianalisis lebih jauh, diduga kuat problem kekeringan bukan semata fenomena El Nino. Namun, paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme berkontribusi besar bahkan menjadi aktor utama kerusakan lingkungan yang berimbas pada rusaknya iklim global.
Mengapa demikian? Sebab paradigma pembangunan ala sistem kapitalisme berbasis manfaat atau materi. Meraup untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Paradigma ini tidak terlepas dari asas sistem ini yakni sekularisme.
Asas ini menjadi panduan dalam semua aktivitasnya. Menegasikan peran Sang Pencipta, sehingga menghalal-kan segala cara demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Walau manusia menjadi korban dari ketamakan sistem ini.
Lihatlah pembangunan jorjoran di hampir semua negara. Gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur lainnya dibangun dengan kajian AMDAL yang minim dan terkesan spekulatif. Alih fungsi lahan dan betonisasi turut menyumbang kurangnya daerah resapan air. Padahal cadangan air tanah sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan siklus hidrologi.
Secara teoritis, jumlah air yang ada di atmosfer bumi adalah tetap. Berdasar siklus hidrologi, perputaran air mengikuti hukum alam. Namun, karena pembangunan yang tidak mengindahkan lingkungan, maka kerusakan atau bencana ekologi tak bisa dihindari. Manusia sebagai obyek yang paling merasakan dampaknya, selain makhluk hidup lainnya.
Belum lagi keserakahan para kapitalis mengeruk Sumber Daya Alam (SDA), termasuk air. Menjamurnya perusahaan-perusahaan air kemasan yang notabene adalah bentuk eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air.
Saat yang sama, upaya konservasi sangat minim. Seakan tidak mampu mengimbangi tsunami kerusakan lingkungan yang sudah terlanjur terjadi. Plus berbagai regulasi digelontorkan untuk memberi space kesemua hal tersebut.
Kolaborasi apik antara regulasi dan asas yang rusak, penyempurna kerusakan lingkungan. Seperti yang dirasakan saat ini, fenomena El-Nino yang berdampak pada bencana kekeringan. Paling meresahkan adalah kurangnya air bersih.
Namun, problem lainnya juga tak kalah meresahkan. Misal, gagal panen yang bisa mengakibatkan naiknya harga pangan. Pun kurangnya debit air sebagai pasokan PLTA, berakibat pada pemadaman listrik secara bergilir, dan lain sebagainya.
Terkait kurangnya air bersih pada beberapa kota di Makassar, juga berdampak pada masalah kesehatan. Diperparah dengan minimnya mitigasi bencana, membuat rakyat harus mencari solusi sendiri-sendiri.
Inilah sekelumit kesalahan paradigma pembangunan yang berdampak pada kesengsaraan rakyat. Buah dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem yang tidak memberi ruang untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan realitasnya seakan terjadi dehumanisasi.
Sistem yang Menyejahterakan
Bencana kekeringan adalah problem sistemik, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya pada tataran individu atau komunitas. Tidak bisa pula dengan upaya konservasi skala lokal atau regional, tetapi harus dalam skala global. Artinya, hal tersebut terkait paradigma pembangunan suatu ideologi atau sistem yang diterapkan oleh sebuah negara.
Jika menengok sejarah panjang peradaban masa lalu, kita akan tercengang oleh kegemilangan peradaban Islam. Sebuah peradaban dengan capaian kesejahteraan tanpa batas. Melingkupi semua aspek kehidupan dan semua strata sosial. Baik masyarakat miskin maupun kaya, tanpa diskriminasi.
Sistem Islam dengan kesempurnaan aturannya, karena bersumber dari Zat Yang Mahasempurna, Allah āAzza wa Jalla. Mengatur semua hal, dari perkara individu hingga politik luar negeri. Rakyat berkolaborasi dengan penguasa menjalankan semua aturan-Nya. Masing-masing memiliki peran dan amanah yang telah ditetapkan oleh syariat.
Negara (dalam hal ini penguasa) memegang peran yang sangat urgen, karena di pundaknyalah regulasi diputuskan. Atas dasar ketakwaan kepada Sang Pencipta, semua pembangunan diarahkan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Tidak ada ruang bagi perusak lingkungan, karena upaya preventif sudah dilakukan mulai dari individu rakyat hingga penguasa. Sistem sanksi juga berjalan secara adil dan tegas.
Semua instrumen dilakukan dalam rangka meraih rida Allah Swt. Inilah kunci keberkahan hidup dalam naungan sistem Islam, yakni Khilafah. Model negara yang telah dicontohkan para sahabat Rasulullah saw. sepeninggal Beliau. Nama-nama yang masyhur dalam sejarah; ada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Secuil gambaran pengelolaan pembangunan dalam sistem Islam, seyogianya membangkitkan kerinduan akan hadirnya sebuah sistem yang diridai-Nya. Yakinlah akan janji Allah Swt dalam QS. Al-Aāraf ayat 96, yang artinya:
āJikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.ā
Wallahualam bis Showab.
Penulis
Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T.
(Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
