OPINI—Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
“Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).
Sri Mulyani merincikan, untuk Solar yang telah mencapai Rp149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu, selebihnya adalah dinikmati oleh dunia usaha 89% dari 15 hingga 17 juta kilo liter, dan rumah tangga yang mampu 95%.
Tidak jauh beda dengan Pertalite total Subsidi nya sebesar Rp93,5 triliun, 86 persen dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20 persen dinikmati rumah tangga miskin. (wartaekonomi.co.id, 26/08/2022)
Dalam sistem sekuler kapitalisme, negara memang sekadar berperan sebagai fasilitator. Sementara itu, pengelolaan BBM diserahkan pada Pertamina, anak perusahaannya, dan perusahaan swasta.
Namanya perusahaan, pasti tidak mungkin mencari rugi. Dan Sebagai fasilitator, peran negara juga menjadi minim sekali. Ia hanya bisa menentukan kebijakan sesuai bisnis yang ada. Maka negara semacam inilah yang rawan dipermainkan oleh para pemain lapangan.
Alhasil, Kalau mau rakyat menikmati BBM murah, negara harus memberi subsidi. Sebaliknya, jika tidak mampu menyubsidi, negara harus tega menaikkan harga. Sehingga terjadilah BBM Subsidi yang salah sasaran ini.
Padahal, pemerintah pun jelas tahu bahwa kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi makin sulit. Angka inflasi akan terkerek naik, padahal inflasi sudah mencapai 4,94% pada Juli, melebihi prediksi pemerintah.
Selain itu, kenaikan harga BBM tersebut juga akan berpengaruh pada kenaikan bahan pokok lainnya, biaya produksi di dunia usaha akan naik, Inflasi naik, biaya bahan baku akan turut naik. Sehingga Jika tidak punya bantalan modal yang mencukupi, usaha akan gulung tikar. Alhasil, jumlah orang miskin akan meningkat, dan rakyat yang semula nyaris miskin akan menjadi benar-benar miskin.
Demikianlah efek domino naiknya harga BBM. Melihat besarnya risiko kenaikan harga BBM, jika memang pemerintah peduli terhadap rakyat. maka, keputusan menaikkan harga BBM tidak akan dilakukan.
Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kepengurusan yang amburadul membuat rakyat berkali-kali menjerit sakit. Belum selesai masalah yang satu, sudah muncul konflik lainnya.
