Ketika Sudan Menjadi Rebutan: Membaca Akar Krisis dan Jalan Keluar yang Terabaikan

OPINI—Sudan saat ini sedang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling buruk di dunia. Dua kekuatan yang dulunya berada di dalam satu struktur pemerintahan — SAF (militer resmi Sudan) dan RSF (milisi Pasukan Dukungan Cepat) — kini saling berebut kekuasaan pasca jatuhnya Omar al-Bashir pada 2019.

Konflik yang meletus pada April 2023 ini bukan soal ideologi, bukan soal kepentingan rakyat, tetapi murni perebutan siapa yang paling berkuasa di Khartoum.

Sejak perang dimulai, penderitaan rakyat meningkat drastis. Global Protection Cluster (15 April 2024) mencatat lebih dari 15.550 korban tewas dan 6,6 juta warga mengungsi secara internal akibat pertempuran.

Pada fase awal konflik, WHO (Antara News, 28 April 2023) melaporkan lebih dari 33.000 warga luka-luka, sementara International Medical Corps (25 April 2023) mencatat lebih dari 450 warga sipil tewas hanya dalam minggu-minggu pertama.

Namun angka penderitaan itu masih terus membesar. Memasuki tahun ketiga perang, situasinya justru semakin memburuk. Dalam laporan terbarunya, UN Human Rights Office (19 September 2025) menyatakan bahwa hanya dalam periode 1 Januari – 30 Juni 2025, sedikitnya 3.384 warga sipil tewas.

Dari jumlah tersebut, sekitar 70% meninggal akibat serangan udara, artileri, dan drone yang diluncurkan ke kawasan padat penduduk — sebagaimana dilaporkan GlobalSecurity.org (19 September 2025).

Lebih mengerikan lagi, laporan yang sama menyebutkan adanya 990 eksekusi di luar proses pertempuran (extrajudicial killings), menunjukkan pola pelanggaran HAM berat yang sistematis.

Fasilitas publik pun menjadi sasaran: UN OCHA (UNGeneva, 12 Agustus 2025) melaporkan kehancuran luas pada pusat kesehatan, pabrik roti, pasar, hingga sumber air bersih. Global Protection Cluster (Oktober 2025) bahkan mencatat lebih dari 70% fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi, sementara kekurangan obat dan kasus kolera meningkat.

Kelompok rentan juga menjadi sasaran. Global Protection Cluster (15 April 2024) mendokumentasikan setidaknya 125 kasus kekerasan seksual terkait konflik, sementara UNHCR (Juni 2025) menyoroti tingginya risiko yang dihadapi perempuan dan anak-anak di kamp pengungsian yang penuh sesak.

Bahkan pekerja kemanusiaan pun tidak aman: GlobalSecurity.org (19 September 2025) menyebut 30 tenaga kesehatan dan pekerja bantu tewas, serta 7 jurnalis terbunuh dalam enam bulan pertama 2025.

Sudan: Negeri Kaya yang Menjadi Ladang Konflik dan Eksploitasi

Sudan bukanlah negeri miskin atau tanpa potensi. Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar, terutama emas, yang kini justru menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik. Meski perang terus terjadi dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, produksi emas Sudan justru meningkat signifikan selama masa konflik.

Menurut laporan Al-Yurae, 7 Maret 2025, Sudan menghasilkan 64,4 ton emas pada tahun 2024, setara dengan nilai sekitar US$ 1,6 miliar. Angka ini melampaui produksi sebelum konflik, menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan terus berjalan meski negara dalam kondisi hancur.

Namun, realitas di baliknya jauh lebih kompleks. Data Sudan Tribune, 18 Juli 2025 mencatat ekspor emas resmi mencapai US$ 1,57 miliar, tetapi hanya mewakili sebagian dari total produksi nasional.

Bahkan, Al-Yurae, 17 Juli 2025 melaporkan bahwa sekitar 52% emas Sudan diselundupkan keluar negeri melalui jaringan ilegal, termasuk jalur yang berada di wilayah kekuasaan RSF. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya peran kelompok bersenjata dalam menguasai mata rantai ekonomi paling strategis di negara itu.

Laporan Chatham House, Maret 2025 memperkuat gambaran ini. Disebutkan bahwa ekspor emas dari wilayah yang dikuasai SAF saja telah mencapai puluhan ton dengan nilai miliaran dolar.

Situasi ini semakin menegaskan bahwa meski negara berada dalam perang dua kekuatan militer, aliran emas dan uang terus berjalan — tetapi tidak diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

Lebih parah lagi, laporan Sudan Transparency, Maret 2025 menyebut bahwa meskipun produksi emas sangat tinggi, hanya sebagian kecil pendapatan yang benar-benar masuk ke kas negara.

Produksi nasional sebagian besar berasal dari tambang artisanal (tradisional) yang sulit diawasi, sehingga penyelundupan meluas dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh elit bersenjata, pedagang perantara, dan jaringan lintas negara.

Akibatnya, Sudan mengalami paradoks besar: negara yang sedang menderita krisis kemanusiaan akut justru menghasilkan emas dalam jumlah besar, namun rakyatnya tidak merasakan manfaat apa pun.

Kekayaan alam berubah menjadi komoditas perang, bukan modal pembangunan. Sementara itu, posisi Sudan yang strategis di Laut Merah menjadikannya semakin rentan terhadap infiltrasi dan perebutan kepentingan eksternal.

Jejak Kepentingan Asing yang Membelit Sudan

Konflik Sudan tidak berdiri sendiri. Sejak awal, berbagai negara besar dan regional ikut memainkan peran—baik secara langsung maupun melalui jalur diplomasi, ekonomi, dan pendanaan kelompok bersenjata.

Amerika Serikat terlibat dalam banyak proses mediasi, tetapi motif utamanya lebih terkait stabilitas Laut Merah dan keamanan jalur pelayaran global. Reuters, 18 Juni 2025, melaporkan bahwa kepentingan AS terutama berfokus pada kawasan strategis Bab al-Mandeb, bukan pada penyelesaian menyeluruh konflik Sudan.

Di sisi lain, Uni Emirat Arab (UEA) kerap dikaitkan dengan aliran dana serta jaringan perdagangan emas ilegal yang memperkuat kelompok bersenjata, sebagaimana diungkap The Guardian, 4 Februari 2025. Dubai yang menjadi pusat perdagangan emas dunia menjadikan dugaan itu semakin kuat.

Rusia juga memiliki kepentingan ekonominya. Menurut Associated Press, 20 Januari 2025, perusahaan tambang yang berafiliasi dengan jaringan militer Rusia telah lama beroperasi di Sudan, terutama di wilayah kaya emas. Kekacauan politik justru memudahkan mereka memperluas pengaruh.

Aktor regional Afrika pun tidak kalah aktif. Mesir disebut Al Jazeera, 12 Juli 2025, memberi dukungan politik kepada SAF demi menjaga stabilitas Sungai Nil, sementara Ethiopia dan Chad menyesuaikan posisinya berdasarkan kepentingan keamanan perbatasan dan arus senjata.

Dengan begitu, Sudan kini berada dalam posisi terjepit: menjadi arena kompetisi geopolitik, bukan sekadar konflik internal. Semua pihak asing mendapat manfaat — stabilitas politik, jalur perdagangan, atau akses sumber daya — tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar memprioritaskan rakyat Sudan.

Sebagaimana diingatkan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: “Penjajahan modern tidak selalu tampak dalam bentuk pendudukan militer. Ia hadir melalui dominasi politik, ekonomi, dan budaya, hingga umat tunduk kepada kehendak penjajah tanpa disadari.”
(Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, At-Tafkir, bab Hakikat Penjajahan)

Harga perang yang harus dibayar rakyat Sudan

Di tengah perebutan kekuasaan antara SAF dan RSF, rakyat Sudan menjadi korban terbesar dari perang yang tidak mereka inginkan. Sejak konflik pecah pada April 2023, kondisi kemanusiaan merosot tajam hingga menjadikan Sudan salah satu krisis terburuk di dunia.

Menurut laporan PBB/OCHA, 14 Oktober 2025, lebih dari 10 juta warga Sudan mengungsi, menjadikannya negara dengan jumlah pengungsi internal terbesar saat ini. Banyak keluarga hidup di kamp-kamp darurat yang kekurangan air, makanan, dan layanan medis.

Korban jiwa juga terus meningkat. BBC, 3 September 2025, mencatat setidaknya 15.000 orang tewas, namun angka sebenarnya diyakini jauh lebih besar, terutama di wilayah Darfur yang sulit dijangkau. MSF, 21 Agustus 2025, melaporkan meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak sebagai dampak langsung kekacauan di lapangan.

Sementara itu, ekonomi runtuh. Harga makanan melonjak hingga 400%, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, 5 November 2025. Banyak keluarga kini hanya makan sekali sehari. Krisis ini juga berdampak pada pendidikan: UNICEF, 30 September 2025, menyebut lebih dari 19 juta anak tidak bersekolah, salah satu angka tertinggi di dunia.

Sistem kesehatan pun hampir kolaps. WHO, 12 Oktober 2025, mencatat hanya 30% fasilitas medis yang masih berfungsi, itupun dengan kapasitas sangat terbatas akibat serangan dan kekurangan tenaga kesehatan.

Semua kenyataan ini menunjukkan bahwa rakyat Sudan terjepit di antara perebutan kekuasaan, hancurnya layanan publik, dan intervensi asing. Mereka membayar harga paling mahal untuk perang yang bahkan tidak mereka pilih.

Solusi Sistemik untuk Mengakhiri Krisis Sudan dan Penderitaan Umat

Krisis Sudan membuka mata kita bahwa masalah negeri-negeri Muslim bukan sekadar buruknya pemimpin atau konflik internal, tetapi kerangka sistemnya memang memungkinkan kekacauan itu terus berulang.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan:

“Krisis yang menimpa umat bukan karena lemahnya individu, tetapi karena penerapan sistem kufur yang tidak bersumber dari akidah Islam. Selama sistem itu diterapkan, keburukan akan terus muncul meski orang-orangnya diganti.” (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Islam, bab Pendahuluan).

Selama negara-negara Muslim terikat pada sistem politik dan ekonomi kapitalistik global, mereka akan tetap rentan terhadap intervensi asing, perebutan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya.

Karena itu, solusi tidak bisa hanya berupa pergantian tokoh atau seruan moral.

Solusi harus bersifat sistemik. Ada tiga langkah struktural yang perlu ditempuh oleh dunia Islam jika ingin keluar dari lingkaran krisis seperti yang terjadi di Sudan.

1. Membangun Tata Pemerintahan Berbasis Syariah yang Mengutamakan Keadilan dan Perlindungan Rakyat

Pengalaman Sudan menunjukkan bahwa pemerintahan dalam sistem kapitalis—baik yang sipil maupun militer—selalu berakhir menjadi alat perebutan kekuasaan dan saluran kepentingan asing. Penataan ulang pemerintahan tidak cukup hanya dengan reformasi politik biasa; yang dibutuhkan adalah sistem pemerintahan yang mengikat pemimpin pada kewajiban syariah, bukan kepentingan elite.

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Ia wajib menjaga darah, kehormatan, dan harta rakyat. Mekanisme kontrol dan pengawasan dalam syariah tidak membiarkan pemimpin bebas menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya.

Kerangka ini memberikan fondasi agar negara tidak mudah ditarik ke dalam konflik internal atau kepentingan asing—hal yang berulang terjadi dalam sistem politik kapitalis.

2. Mengakhiri Ketergantungan terhadap Kekuatan Asing dengan Membangun Kedaulatan Ekonomi dan Keamanan

Sudan kaya emas, minyak, dan mineral strategis. Tapi selama pengelolaannya mengikuti skema kapitalistik—privatisasi, investasi asing, ketergantungan dolar—kekayaan itu justru menjadi sumber bencana.

Dunia Islam hanya bisa mandiri jika: sumber daya alam dikelola sebagai milik umum, bukan dieksploitasi asing; keuangan negara tidak bergantung pada dolar dan utang luar negeri; keamanan nasional dibangun secara independen, bukan bergantung pada aliansi Barat; kebijakan luar negeri tidak tunduk pada tekanan geopolitik negara besar.

Langkah-langkah ini tidak dapat berjalan di dalam kerangka kapitalisme global.
Karena itu, diperlukan sistem ekonomi Islam yang menempatkan kekayaan strategis sebagai hak rakyat, bukan komoditas pasar global. Hanya dengan itu, negara-negara Muslim dapat keluar dari lingkaran intervensi asing yang mencabik Sudan hari ini.

3. Membangun Kesatuan Politik Dunia Islam sebagai Pelindung Nyata Umat

Allah berfirman dalam QS Ali Imran: 103:

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai…”.

Krisis Sudan memperlihatkan bahwa negara-negara Muslim, meski jumlahnya puluhan dan kaya sumber daya, tidak mampu memberikan perlindungan bermakna ketika ada saudara mereka disiksa atau dibantai. Alasannya sederhana: mereka berdiri sendiri-sendiri.

Padahal, umat Islam memiliki konsep persatuan politik global yang pedomannya jelas dalam syariah: umat Islam adalah satu umat, dan kepemimpinan ummat harus bersifat tunggal. Dalam sejarah, struktur kepemimpinan inilah yang menjadi pelindung bagi kaum Muslim di berbagai wilayah, menahan masuknya imperialisme, dan memastikan konflik internal tidak berubah menjadi perang saudara berkepanjangan.

Kesatuan ini bukan lagi idealisme abstrak, tetapi kebutuhan nyata. Sudan, Palestina, Suriah, dan Yaman semuanya membuktikan: tanpa payung politik global, umat Islam menjadi sangat mudah dilukai.

Kesatuan politik global bukan hanya simbol, tetapi mekanisme pertahanan dan perlindungan umat secara efektif dan terintegrasi. Sebuah kepemimpinan yang memayungi seluruh negeri-negeri Muslim akan mampu: menghentikan intervensi asing, menghilangkan proxy war, mengelola sumber daya secara mandiri, dan mengirimkan kekuatan nyata untuk menghentikan penindasan.

Inilah solusi struktural yang tidak bisa digantikan oleh diplomasi biasa atau seruan kemanusiaan.

Penutup: Jalan Keluar Ada pada Perubahan Sistem, Bukan Sekadar Tokoh

Krisis Sudan bukan kecelakaan sejarah. Ia adalah akibat langsung dari: sistem politik yang rapuh, perebutan kekuasaan yang dipicu kepentingan asing, pengelolaan sumber daya ala kapitalisme, dan ketiadaan kepemimpinan global umat Islam.

Selama akar masalah ini tidak dicabut, tragedi serupa akan terus muncul di berbagai belahan dunia Islam.

Karena itu, seruan paling penting hari ini adalah: berani keluar dari sistem yang melahirkan bencana, dan kembali membangun sistem Islam yang menjamin keadilan, kedaulatan, dan persatuan.

Dengan itu, Sudan dan negeri-negeri Muslim lain tidak dibiarkan menghadapi penderitaan sendirian — tetapi dilindungi oleh kekuatan politik global yang hadir sebagai pelindung umat, bukan alat kekuatan asing. (*)