GOWA—Wacana pemekaran daerah di Sulawesi Selatan kian meluas. Setelah tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya dan menguatnya aspirasi Kabupaten Bone Selatan serta Provinsi Bone Raya, kini isu serupa mulai bergulir di Kabupaten Gowa.
Ketimpangan pembangunan antara wilayah dataran tinggi dan dataran rendah disebut menjadi pemicu utama menguatnya aspirasi tersebut. Kondisi ini dinilai menciptakan rasa ketidakadilan, terutama bagi masyarakat di kawasan dataran tinggi yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.
Anggota DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Harun, menegaskan bahwa ketidakmerataan pembangunan itu bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi isu politik daerah.
“Kesenjangan pembangunan antara dataran tinggi dan dataran rendah ini nyata. Infrastruktur tidak maksimal, padahal jumlah penduduk dan potensi pertaniannya sangat besar. Jika dibiarkan, masyarakat dataran tinggi yang paling dirugikan,” kata Yusuf, Sabtu (10/1)26).
Menurutnya, luas wilayah Kabupaten Gowa membuat rentang kendali pemerintahan menjadi tidak efektif. Dampaknya, pembangunan di kawasan dataran tinggi kerap tertinggal jauh dibanding wilayah dataran rendah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.
Yusuf menyebut, keluhan masyarakat telah berulang kali mencuat ke ruang publik. Bahkan, sebagian warga melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes atas buruknya kondisi infrastruktur.
“Keluhan itu nyata. Jalan rusak, akses terputus, sampai ada jalan yang ditanami pohon pisang. Ini sinyal kuat bahwa pembangunan belum berjalan adil,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Yusuf menilai wacana pemekaran wilayah dataran tinggi—baik melalui skema Gowa Raya maupun Gowa Tenggara—layak dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Ia menekankan, pemekaran bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kalau ada jalan agar dataran tinggi bisa mengurus dirinya sendiri secara lebih efektif, kenapa tidak? Memang tidak semua daerah pemekaran berhasil, tapi mempertahankan kondisi timpang juga bukan pilihan bijak,” tegas politisi PPP itu.
Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dataran tinggi Gowa yang belum tergarap optimal, mulai dari sektor pertanian hingga sumber daya alam. Salah satunya adalah temuan tambang emas yang dinilai berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Menguatnya wacana pemekaran di Gowa mempertegas bahwa isu pemekaran pasca-moratorium kembali menemukan momentumnya di Sulawesi Selatan. Seperti di Luwu Raya dan Bone, aspirasi ini berangkat dari persoalan serupa: ketimpangan pembangunan, jauhnya rentang kendali pemerintahan, dan tuntutan keadilan wilayah.
Yusuf menegaskan, selama problem struktural tersebut tidak dijawab dengan kebijakan yang adil dan berpihak, aspirasi pemekaran akan terus menguat dan berpotensi menjadi tekanan politik yang lebih besar.
“Pemekaran memang harus melalui kajian mendalam. Namun, melihat kesenjangan pembangunan yang terjadi hari ini, opsi itu patut dipertimbangkan demi keadilan bagi masyarakat dataran tinggi,” pungkasnya. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
Artikel ini ditulis oleh Citizen Reporter. Isi dan gaya penulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi hanya melakukan penyuntingan seperlunya tanpa mengubah substansi.
