MAKASSAR—Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si bersama rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) di Sulsel dengan melakukan pertemuan bersama jajaran Pemprov Sulsel, pelaku UMKM, Jamkrida, Bank sulselbar serta pihak lainnya di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin, 30 Januari 2023.

Kunjungan kerja ini diterima lansung oleh Penjabat Sekertaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi yang sebelumnya sempat di terima oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di baruga lounge

Ketua Komite IV DPD RI, Dra. Hj. Elviana, M.Si Mengatakan kunjungan kerja ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

“Intinya dengan perkembangan sistem keuangan banyak hal yang selama ini di uu penjaminan belum tercover khususnya usaha mikro. Sehingga kita membutuhkan banyak masukan luar biasa baik dari jamkrida dan bank sulselbar maupun pelaku dari UMKM yang hampir sama di Provinsi lainnya seragam mereka terkendala pinjaman dan pemasaran,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan tambahan modal bagi pelaku umkm.

“Kita meminta ke pemda lebih memberikan bantuan tambahan modal ke jamkrida dan baiknya provinsi sulsel termasuk dalam 18 yang mempunyai jamkrida dan ketuanya ada disni.” Sebutnya.

Elviana menambahkan untuk memudahkan akses permodalan dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang tentang Penjaminan.

Dengan tujuan diantaranya, meningkatkan akses bagi dunia usaha, mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor.

“Semoga dari kunjungan kerja ini, kami mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan dengan Undang-Undang Penjaminan,” Pungkasnya.

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan, selama ini persyaratan penjaminan masih cukup memberatkan pelaku umkm

“Dana ada di perbankan di lembaga-lembaga keuangan tapi persyaratan penjaminan ini yg memberatkan mereka, Sehingga kita usahakan kalau boleh dalam perubahan uu nanti itu ada perang Pemda,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar pemda bisa terlibat dalam penjaminan. “Pengalaman saya sma ketika jadi gubernur gorontalo, Saya ambil apbd dan menyerahkan ke bank dan meminta asuransi untuk giring menaikkan 10 kali lipat maka akibatnya usaha itu bisa maju, Kita ingin bagaimana pemda bisa terlibat dalam penjaminan, paling tidak peran pemda bisa lebih dominan,” pungkasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekertaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi menyampaikan peran penjaminan untuk meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan dalam menggerakan roda ekonomi nasional. Dan dari sudut pandang sosial, penjaminan akan membantu pengembangan UMKM.