MAKASSAR—Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik, Jumat 3 September 2021.
Acara dipandu Luna Vidya menghadirkan narasumber Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si. (Bupati Luwu Utara Periode 2016-2021), DR. Ani W. Soetjipto, MA. (Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI/Pasca Kajian Gender SKSG UI) dan Lusia Palulungan (Pembina Dewi Keadilan Sulsel).
Ruang Publik Edisi #8 mengangkat tema “Akses dan Peran Perempuan dalam Kebijakan dan Pembangunan Daerah”. Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting. Serta, diikuti oleh berbagai komunitas kepemudaan, sosial, pendidikan dan tokoh publik.
Pandangan awal analisis konsep mengenai akses dan peran perempuan dalam kebijakan dan pembangunan daerah dipaparkan, DR. Ani W. Soetjipto, MA. Selaku Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI/Pasca Kajian Gender SKSG UI.
“Kalau kita berbicara mengenai akses dan peran perempuan dalam kebijakan dan pembangunan daerah, itu dapat diketahui melalui konsep women and political leadership, bagaimana perempuan meraih jabatan politik di eksekutif, mengetahui gaya kepemimpinan perempuan, dampak kebijakan, serta bagaimana menilai kinerja pemimpin perempuan,” ungkap Ibu Ani memaparkan konsep awal terkait akses dan peran perempuan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Merespon situasi akses dan peran perempuan terhadap kebijakan dan pembangunan daerah serta tantangan dihadapi dengan menjadi seorang pemimpin perempuan, Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si. selaku wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016-2021 memaparkan terkait pandangan serta membagikan pengalamannya dalam menjadi seorang pemimpin daerah dan bagaimana beliau melawan stereotiping pemimpin perempuan yang selama ini melekat dimasyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang optimal dalam pembangunan daerah dan memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah seperti pada kegiatan musrembang.
Lusia Palulungan Palulungan selaku Pembina Dewi Keadilan Sulsel juga menyampaikan pandangannya dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan akses dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
“Sangat penting akses perempuan dalam berpartisipasi dan kontrol memberi manfaat terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya keterwakilan perempuan, bisa lebih progresif mendorong kebijakan dan anggaran responsif gender. Perempuan harus hadir sebagai pengambil keputusan pada ruang-ruang publik yang lain,” katanya. (*)
