MAKASSAR—“Kinerja pemerintah bukan diukur dari banyaknya kegiatan, tapi dari dampaknya bagi masyarakat.” Kalimat ini menjadi pembuka yang menggugah dari Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, SE., M.H., saat tampil sebagai narasumber dalam Ceramah Kepemimpinan Manajemen Kinerja pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVIII dan XIX di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara Makassar, Selasa, 7 Oktober 2025.
Kegiatan yang dipandu Maylitha Achmad, S.Psi., MBA, ini diikuti 76 peserta dari berbagai instansi di Sulawesi dan Papua Barat. Mereka berasal antara lain dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Bulukumba, Soppeng, Selayar, Barru, Kotawaringin Timur, Donggala, Poso, Raja Ampat, Sorong, Takalar, dan Kota Palopo. Pelatihan mengusung tema “Peningkatan Kinerja Kepemimpinan dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Pemerintahan” yang selaras dengan agenda reformasi birokrasi berbasis kinerja.
Dalam paparannya, Tasming Hamid menegaskan bahwa manajemen kinerja bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi agar pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia mengajak peserta pelatihan menjadikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 sebagai acuan pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi hasil. Tujuannya jelas: meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan anggaran, menjamin akuntabilitas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, semua itu hanya mungkin tercapai bila aparatur sipil negara (ASN) bekerja dengan menjunjung nilai BERAKHLAK sebagai fondasi moral. “ASN yang berintegritas tidak menunggu diawasi, tapi sadar bahwa kinerjanya adalah bentuk ibadah kepada masyarakat,” ujarnya tegas.
Tasming Hamid juga menyinggung sejumlah tantangan kepemimpinan daerah saat ini, mulai dari keterbatasan SDM dan anggaran, resistensi terhadap perubahan, hingga lemahnya akurasi data akibat sistem manual.
Ia menyebut resistensi bukan bentuk penolakan, melainkan ketakutan akibat ketidaksiapan. “Tugas pemimpin adalah menyiapkan jalan agar perubahan bisa diterima dengan logika dan hati,” katanya.
Ia kemudian memaparkan tiga strategi utama dalam memperkuat manajemen kinerja di Parepare: membangun budaya kerja berbasis hasil melalui sistem penghargaan yang transparan, meningkatkan kompetensi ASN lewat pelatihan digital untuk mempercepat analisis data dan pelaporan, serta memperkuat partisipasi publik lewat survei dan forum tatap muka.
Ketiga strategi ini, ujarnya, saling menguatkan dan menjadi pondasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan.
Sesi tanya jawab berlangsung hangat dan reflektif. Peserta dari Bulukumba menyoroti cara menanamkan nilai BERAKHLAK agar tak sekadar jargon, sementara peserta dari Sulawesi Barat menanyakan strategi menjaga efektivitas serapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi itu, Tasming Hamid menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak semata tergantung pada sistem, melainkan karakter dan niat tulus ASN. “Ukuran sukses bukan serapan, tapi dampak,” ucapnya.
Menutup sesi, moderator Maylitha Achmad menyampaikan refleksi menyentuh tentang pentingnya kepemimpinan berbasis nilai.
“Pesan Bapak Wali Kota mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati lahir dari nilai yang dihidupi, bukan sekadar target yang dicapai. Bekerja dengan nilai, melayani dengan hati, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya. (*)
