ACEH—Meski akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh masih terputus akibat bencana, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap menjangkau masyarakat terdampak. Hingga saat ini, 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, distribusi BBM terus dilakukan hingga ke daerah terpencil, termasuk Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, meski kondisi infrastruktur masih rusak dan sebagian jalur belum bisa dilalui kendaraan besar.
“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor. Kita tahu, saat ini Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode). Harapannya agar masyarakat tidak panik buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
BPH Migas mencatat, masa tanggap darurat bencana di Aceh telah berlangsung sejak 28 November 2025 dan kini memasuki tahap keempat, yang berlaku mulai 9 hingga 22 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, kebijakan keringanan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif serta membantu kebutuhan masyarakat terdampak bencana dan proses pemulihan.
Wahyudi menjelaskan, perbaikan akses menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah yang belum sepenuhnya rampung membuat armada mobil tangki yang dapat melintas hanya berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk menjangkau desa-desa terisolasi, distribusi dilakukan dengan sistem khusus menggunakan jerigen atau drum yang diangkut kendaraan double cabin 4×4 milik Pertamina Patra Niaga.
Selama masa tanggap darurat, suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe juga disiapkan melalui hub di Blang Rakal. Skema ini memungkinkan BBM didistribusikan menggunakan mobil tangki berkapasitas kecil agar dapat menjangkau wilayah pegunungan dan perbukitan dengan akses jalan terbatas.
“Kami juga telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” tambahnya.
Sepanjang 2025, kebutuhan Biosolar di Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL, sementara realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama bencana akhir November hingga Desember 2025, kebutuhan BBM meningkat sekitar 8 persen, namun secara nasional realisasi masih berada di bawah kuota, yakni 95 hingga 98 persen.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengapresiasi upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM melalui berbagai moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat.
“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” ujarnya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Sunardi memastikan pasokan BBM di Aceh dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu fasilitas utama yang menyuplai BBM ke Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
“Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa mengcover untuk Bener Meriah sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sedangkan untuk Aceh Tengah sekitar 75 persen kebutuhan normal. Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup sehingga penyaluran dapat normal kembali,” ujarnya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Aceh melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami terus berupaya maksimal dalam rangka memastikan ketersediaan energi di wilayah Aceh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
