Palestina dan Kebohongan Gencatan Senjata

OPINI—Gencatan senjata kembali dijual sebagai harapan. Dunia kembali diminta percaya bahwa penderitaan rakyat Palestina akan segera berakhir. Namun sejarah panjang konflik ini justru membuktikan sebaliknya: setiap gencatan senjata yang ditawarkan Israel hanyalah jeda strategis, bukan langkah menuju perdamaian. Kekerasan tak pernah benar-benar berhenti, penjajahan tetap berjalan, dan korban sipil terus berjatuhan.

Realitas ini diungkap terang-benderang oleh Republika.id dalam artikel “Di Balik Ilusi Gencatan Senjata Israel”. Media tersebut menegaskan bahwa klaim penghentian konflik tidak pernah sejalan dengan kondisi di lapangan.

Di Gaza dan Tepi Barat, serangan tetap berlangsung, baik dalam bentuk agresi militer terbuka maupun melalui pembatasan sistematis terhadap kebutuhan hidup warga. Gencatan senjata bukan instrumen perdamaian, melainkan alat untuk meredam tekanan dan mengalihkan sorotan internasional.

Kebohongan itu semakin telanjang ketika Israel secara resmi melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di wilayah Palestina.

Kebijakan yang mulai berlaku awal 2026 ini langsung melumpuhkan layanan kesehatan, distribusi pangan, akses air bersih, serta perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Antara News melaporkan bahwa Palestina mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

Larangan ini jelas bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah hukuman kolektif terhadap rakyat sipil. Al Jazeera mencatat bahwa pembatasan bantuan telah memperparah krisis kemanusiaan di Gaza: rumah sakit kehabisan obat, tenaga medis bekerja di ambang batas, dan para pengungsi hidup tanpa jaminan keselamatan. Dalam kondisi seperti ini, Israel tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga menentukan hidup dan mati jutaan manusia.

Meski kecaman datang dari berbagai negara, termasuk Malaysia dan sejumlah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), respons dunia internasional berhenti pada pernyataan moral. Tidak ada sanksi nyata. Tidak ada tekanan politik yang berarti. Ini menegaskan satu kesimpulan pahit: sistem internasional hari ini gagal melindungi Palestina karena tunduk pada kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Selama Israel terus berdiri dengan dukungan politik dan militer Barat, penderitaan Palestina akan terus berlangsung. Negara ini sejak awal lahir melalui perampasan tanah dan pengusiran rakyat Palestina dalam tragedi Nakba 1948. Sejak itu, ekspansi wilayah, pendudukan militer, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi pola kebijakan yang berulang, bukan penyimpangan.

Berbagai skema penyelesaian konflik yang dipimpin Amerika Serikat pun tak pernah menyentuh akar persoalan. Solusi dua negara, perundingan damai, hingga gencatan senjata temporer selalu menempatkan Palestina sebagai pihak yang dipaksa berkompromi. Hasilnya bukan kemerdekaan, melainkan fragmentasi wilayah, ketergantungan pada bantuan, dan hilangnya kedaulatan.

Bantuan kemanusiaan, betapapun pentingnya, hanya berfungsi sebagai penahan luka. Ia tidak menghentikan penjajahan. Mengecam Israel atau memohon dibukanya jalur bantuan tidak akan mengakhiri penderitaan selama struktur kekuasaan global terus melindungi pelaku kejahatan.

Dalam perspektif sejarah Islam, Palestina bukan wilayah sengketa, melainkan tanah yang pernah dijaga dalam naungan Khilafah Islam. Sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra., Palestina menjadi wilayah aman selama berabad-abad. Kondisi ini berubah drastis setelah runtuhnya Khilafah pada 1924, ketika umat Islam kehilangan kepemimpinan politik yang berfungsi sebagai junnah—perisai pelindung.

Ketiadaan perisai inilah yang kini dirasakan rakyat Palestina. Negeri-negeri Muslim terpecah, para penguasanya sibuk menjaga relasi dengan kekuatan Barat, bahkan sebagian menormalisasi hubungan dengan Israel. Pengkhianatan politik ini membuat Palestina terus sendirian menghadapi mesin penjajahan modern.

Karena itu, persoalan Palestina tidak cukup diselesaikan dengan simpati dan donasi. Ia menuntut perubahan yang mendasar. Islam menawarkan solusi sistemik melalui persatuan umat dalam satu kepemimpinan politik yang kuat dan berdaulat. Tanpa itu, Palestina akan terus menjadi korban diplomasi palsu dan perdamaian semu.

Selama umat Islam menggantungkan nasib Palestina pada sistem internasional yang bias, gencatan senjata akan tetap menjadi kebohongan yang diulang-ulang. Dan selama Israel terus dibiarkan tanpa konsekuensi, Palestina akan terus berdarah di hadapan dunia yang memilih diam. (*)

Wallahu A’lam Bishshawab.