MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan aturan ketat bagi warga yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Ketua Rukun Warga (RW). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua RT dan RW.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, menegaskan bahwa syarat ini dirancang agar calon yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan kelayakan untuk memimpin lingkungannya. Dari sekian poin yang diatur, salah satu yang menonjol adalah kewajiban memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
Selain itu, calon Ketua RT dan RW juga dituntut memenuhi sejumlah syarat lain, mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, hingga sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Mereka juga harus berdomisili tetap di wilayah tempat mencalonkan diri, berperilaku baik, serta tidak sedang tersangkut masalah hukum.
Persyaratan lain mencakup kesediaan untuk mendukung visi-misi pemerintah daerah, siap melaksanakan program dan kebijakan pemerintah, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Di sisi lain, calon juga dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus LPM kelurahan, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, dan tidak sedang menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau RW.
Dengan aturan yang cukup komprehensif ini, Pemkot Makassar berharap pemilihan di tingkat RT dan RW dapat melahirkan figur-figur pemimpin lokal yang kompeten, kredibel, dan mampu menjadi penggerak utama pembangunan serta pelayanan masyarakat. (4r5/Ag4ys)
