MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas strategi percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Diskusi berlangsung dalam format Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bappelitbangda Sulsel, Selasa, 6 Mei 2025.
FGD yang mengangkat tema Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) serta Tim Peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN.
Fokus utama diskusi adalah penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik melalui layanan digital. Tim BRIN juga mengkaji sejumlah aspek pendukung seperti tata kelola digital, kebijakan dan regulasi, kesiapan SDM, serta infrastruktur dan anggaran.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, menyatakan harapannya agar kolaborasi ini menghasilkan panduan praktis bagi percepatan digitalisasi di daerah. “BRIN dengan kapabilitas riset yang dimilikinya diharapkan mampu menyusun tools aplikatif yang bisa menjadi pegangan IPPD dalam implementasi SPBE,” ujarnya.
Dari sisi capaian, perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, melaporkan tren positif dalam Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel. Indeks tersebut menunjukkan peningkatan konsisten, dari nilai 2,05 pada 2021, 2,35 di 2022, naik menjadi 3,09 pada 2023, hingga mencapai 3,94 atau predikat Sangat Baik pada 2024.
Berbagai upaya digitalisasi, lanjut Paisal, telah mencakup layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, serta integrasi data sektoral. Ia juga menekankan pentingnya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE.
Paisal yang juga Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government di Diskominfo SP menyebutkan, penilaian SPBE didasarkan pada 47 indikator dan terus menunjukkan peningkatan. “Ini adalah wujud komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam membangun pemerintahan yang efektif melalui teknologi digital,” ujarnya.
Tak hanya SPBE, kemajuan juga tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Dari nilai 66,16 (Predikat B) pada 2022, melonjak menjadi 74,21 (BB) di 2023, dan mencapai 81,74 (Predikat A) pada 2024.
Diskominfo SP berharap kajian yang dihasilkan BRIN melalui FGD ini dapat memperkuat strategi transformasi digital daerah.
āKami berharap sinergi terus terbangun, baik di internal Pemprov Sulsel maupun dengan pemerintah kabupaten/kota, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional dan Nawa Cita Presiden Prabowo,ā tutup Paisal. (*/4dv)
