OPINI—Pemerintah meluncurkan Program Sekolah Rakyat (SR) sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Inisiatif ini berasal langsung dari Presiden Prabowo dan menyasar anak-anak keluarga miskin maupun miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, menegaskan bahwa SR bukanlah program Kemensos, melainkan program presiden yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
SR hadir dengan tiga prinsip utama: memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Menurut Robben, beroperasinya SR memberi masyarakat yang membutuhkan harapan dan mimpi baru.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan, di Indonesia terdapat 227.000 anak usia SD yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah. Di jenjang SMP, ada 499.000 anak, sedangkan di jenjang SMA jumlahnya mencapai 3,4 juta anak.
Jawa Tengah menempati posisi kedua tertinggi untuk angka putus sekolah pada jenjang menengah, yaitu 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA. Robben menyebut fenomena ini menjadi fokus pemerintah, terutama karena banyaknya pengangguran terselubung akibat tidak memiliki ijazah SMA.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut SR sebagai “solusi darurat” untuk menjawab tingginya angka putus sekolah dan memberikan harapan baru bagi anak-anak termarjinalkan agar dapat mengakses pendidikan yang lebih manusiawi.
Program ini juga berkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama:
- SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): Memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrem.
- SDG 1 (Mengakhiri Kemiskinan): Memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan keterampilan.
- SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Membekali siswa agar mampu memperoleh pekerjaan layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
SR dirancang berkonsep boarding school, sehingga siswa tidak hanya menerima pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepercayaan diri. Pembelajaran menggunakan teknologi Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop.
Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter. Rekrutmen dilakukan dengan metode jemput bola melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjangkau anak-anak miskin di daerah terpencil, termasuk yang tinggal di rumah tanpa listrik.
Per 14 Juli 2025, sudah ada 63 SR yang beroperasi, dan 37 lagi ditargetkan buka pada akhir Juli atau awal Agustus, sehingga total menjadi 100 sekolah di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan kesiapan mendukung aplikasi penunjang, termasuk LMS. Robben menambahkan, SR juga melakukan intervensi sosial seperti renovasi rumah tidak layak huni bagi orang tua siswa.
Namun, pelaksanaan SR tidak lepas dari persoalan. Salah satunya, konflik dengan SLBN-A Pajajaran Bandung, di mana gedung SLB diambil alih untuk SR sehingga mengganggu proses belajar siswa disabilitas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perencanaan matang terkait sarana-prasarana. Sebab, pendidikan yang layak bukan hanya soal “menyekolahkan” anak, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan manusiawi.
Kemiskinan dan Akar Persoalan dalam Sistem Kapitalisme
Meski memiliki tujuan mulia, SR dinilai belum menyentuh akar masalah kemiskinan. Realitas hari ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi bersifat struktural, akibat penerapan sistem kapitalisme.
Pengangguran, misalnya, tidak serta-merta terselesaikan hanya dengan memberikan akses sekolah. PHK massal banyak terjadi karena industri kalah bersaing di pasar global, dan kebijakan perdagangan bebas semakin menekan sektor produksi nasional.
Dalam logika kapitalisme, pekerja dianggap sekadar faktor produksi. Ketika perusahaan merugi, langkah efisiensi seperti PHK menjadi pilihan cepat. Dampaknya, banyak keluarga kehilangan pendapatan, sementara harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, hingga BBM terus naik plus beban pajak. Pendidikan pun terpinggirkan dari prioritas keluarga.
Negara dalam sistem kapitalisme cenderung berperan sebagai regulator kepentingan oligarki, bukan pelayan rakyat. Alih-alih memperkuat sekolah negeri yang sudah ada, pemerintah justru menciptakan entitas baru seperti SR yang secara infrastruktur dan standar belum tentu setara.
Padahal, masih banyak sekolah di Indonesia yang rusak, kekurangan guru, fasilitas minim, bahkan gagal menarik siswa baru karena kalah bersaing dengan sekolah swasta.
Kritik Terhadap Model SR
Program SR memang memberi manfaat jangka pendek bagi anak-anak tertentu. Namun, kelemahannya antara lain:
- Bersifat proyek darurat, bukan penguatan sistem pendidikan nasional.
- Tidak menyentuh akar kemiskinan, yang berasal dari sistem ekonomi timpang.
- Menciptakan sistem paralel, bukan membenahi sekolah negeri yang ada.
Model SR cenderung menyesuaikan kurikulum dengan kondisi ekonomi siswa, sehingga fokus pada keterampilan praktis untuk segera bekerja. Meski terdengar pragmatis, pendekatan ini belum tentu memutus rantai kemiskinan. Sebab, yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan, tetapi juga pembentukan mental, karakter, dan motivasi belajar jangka panjang.
Islam Menjamin Pendidikan Gratis dan Berkualitas
SR memang gratis, tetapi menunjukkan bahwa negara baru hadir ketika rakyat miskin sudah di titik kritis. Dalam pandangan Islam, pendidikan berkualitas adalah hak semua warga, baik miskin maupun kaya, di semua jenjang—dengan pembiayaan penuh dari negara. Hal ini dimungkinkan karena negara memiliki sumber keuangan yang kuat dari Baitulmal: pendapatan dari harta milik umum (tambang, minyak, gas), zakat, fai, kharaj, dan perdagangan luar negeri yang diatur syariat.
Negara Islam menyediakan pendidikan gratis dan bermutu dari dasar hingga perguruan tinggi, tanpa diskriminasi. Guru digaji layak, fasilitas memadai, dan sarana pendidikan dibangun merata. Tidak ada “program khusus” untuk rakyat miskin, karena seluruh sistem pendidikan memang dirancang untuk seluruh rakyat.
Pendidikan dalam Islam juga bertujuan membentuk generasi berkepribadian Islam, berpikir kritis, dan siap memikul amanah pengaturan kehidupan. Berbeda dengan sistem sekuler yang cenderung memproduksi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
SR bisa menjadi bantuan sementara, namun tidak dapat diandalkan sebagai solusi jangka panjang. Akar kemiskinan ada pada sistem ekonomi kapitalistik yang menempatkan negara sebagai fasilitator pasar, bukan pelayan rakyat. Solusi sejati adalah perubahan sistem menuju tata kelola berbasis Islam secara kaffah, di mana pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi menjadi hak setiap warga, bukan sekadar program.
Hanya dalam sistem Islam, kemiskinan dapat dihapuskan, pendidikan dapat diakses semua anak bangsa, dan kesejahteraan menjadi milik bersama. Wallāhu a‘lam. (*)
Penulis: Leny Agustin, S.Pd (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
