Demonstrasi Luwu Raya: Antara Tuntutan Keadilan, Krisis Ekonomi, dan Hilangnya Nurani

OPINI—Demonstrasi Luwu Raya yang pecah bertepatan dengan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 pada 23 Januari 2026 menjadi cermin getir tentang bagaimana tuntutan keadilan bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Di tengah harapan atas pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, aksi pemblokiran jalur Trans Sulawesi justru melahirkan kelangkaan, penderitaan ekonomi, dan hilangnya nurani publik di Tanah Luwu.

Peringatan HJL dan HPRL sejatinya ruang refleksi sejarah dan kebesaran perjuangan rakyat Luwu. Namun momentum itu ternoda ketika jalan utama dikunci, arus logistik tersendat, dan aktivitas warga lumpuh.

Alih-alih menghadirkan perbaikan, gelombang protes ini justru memproduksi kedzaliman baru bagi masyarakat yang sehari-hari bergantung pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas.

Pemblokiran total jalur Trans Sulawesi oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa melumpuhkan Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, hingga Luwu Timur. Krisis pun tak terelakkan: pasokan bahan pokok dan energi tersendat, tabung LPG dan BBM langka, harga meroket hingga tiga kali lipat dari normal.

Warga kecil menjadi korban paling nyata, mereka yang tak punya pilihan selain membeli dengan harga mahal atau menahan kebutuhan.

Aksi yang berlangsung dari pagi hingga malam sejak 23 Januari 2026 juga merampas hak pengguna jalan. Di Jembatan Baliase, Luwu Utara, akses utama ditutup dengan pohon yang ditebang.

Di perbatasan Luwu–Wajo, jalan dicor agar tak bisa dilalui. Blokade merentang di banyak titik jalur Trans Sulawesi. Ketika jalan raya menjadi arena “kunci-mengunci”, kepentingan mendesak (ambulans membawa pasien kritis, warga yang hendak menemui keluarga sekarat, hingga pedagang kecil) ikut terhenti.

Di sanalah krisis moral menampakkan diri: empati tersingkir oleh amarah, dan tujuan besar tereduksi oleh cara yang mencederai.

Metode perjuangan pemekaran Luwu Raya dinilai melenceng. Pola “benturan” yang sengaja diciptakan untuk memancing atensi nasional seolah meniru dialektika materialistik: konflik diharapkan menjadi pengeras suara aspirasi. Tetapi harga yang dibayar terlalu mahal, masyarakat sendiri yang menanggungnya. Ketegangan, caci-maki, dan friksi sosial menjadi wajah lain dari aksi yang kehilangan kepekaan.

Akar gejolak ini tidak bisa dilepaskan dari sistem sekuler-kapitalisme yang memberi karpet merah pada pemilik modal dan kepentingan kuasa. Pembangunan kerap diposisikan sebagai proyek bisnis, bukan pelayanan publik.

Ketika infrastruktur tidak menjangkau kebutuhan rakyat, ketimpangan tumbuh, dan daerah-daerah (termasuk Luwu Raya) merasa perlu memisahkan diri demi mengurus nasibnya sendiri.

Di sisi lain, sentimen kesukuan (ashabiyah) ikut menyuburkan semangat pemekaran. Padahal ikatan kesukuan adalah ikatan rapuh (ia mudah memantik emosi), tetapi lemah untuk menopang kebangkitan dan kemajuan jangka panjang. Persatuan yang kokoh tidak lahir dari identitas sempit, melainkan dari ikatan yang melampaui batas wilayah dan suku.

Perjuangan sejati mestinya berpijak pada ikatan akidah, bukan ego sektoral. Ikatan akidah mempersatukan manusia lintas suku dan daerah, membangun orientasi bersama menuju keadilan dan kemaslahatan. Dalam pandangan ini, negara hadir sebagai satu kesatuan utuh, bukan kumpulan entitas otonom yang saling berjarak.

Negara (dalam konsep Khilafah) bertanggung jawab memastikan distribusi kebutuhan primer dan sekunder menjangkau setiap individu, baik di kota maupun pelosok. Infrastruktur dan layanan publik adalah kewajiban negara, bukan komoditas.

Para pemimpin daerah berfungsi sebagai pelayan umat, perpanjangan tangan otoritas pusat untuk memastikan keadilan hadir hingga ke pinggiran. Persoalan ekonomi bukan semata rendahnya pendapatan nasional, melainkan macetnya distribusi barang dan jasa.

Di sinilah peran negara menjadi penentu: menjamin akses, membuka peluang, dan memastikan setiap warga dapat memperoleh haknya. (*)

Wallahu’alam.