MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memberi peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar. Memasuki evaluasi triwulan II 2026, serapan anggaran dinilai masih jauh dari target.
Munafri menargetkan realisasi belanja daerah dapat menembus 95 persen hingga akhir tahun anggaran 2026. Namun, hingga Agustus, serapan anggaran Pemkot Makassar baru berada di kisaran 40,96 persen.
Hal itu disampaikan Appi saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran SKPD dan para camat.
Appi menegaskan, rendahnya serapan tidak boleh dibiarkan menjadi pola berulang setiap tahun. Menurutnya, jika pemerintah ingin mencapai hasil berbeda, maka pola kerja dan strategi pelaksanaan anggaran juga harus diubah.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Ia menilai, secara ideal memasuki Agustus, serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen. Karena itu, capaian 40,96 persen harus menjadi alarm bagi seluruh OPD untuk melakukan percepatan.
Namun, Appi mengingatkan percepatan belanja tidak boleh hanya berorientasi pada angka serapan. Setiap rupiah APBD harus berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Appi mengidentifikasi sedikitnya enam persoalan yang dapat menghambat realisasi anggaran, yakni perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, cash flow, serta sumber daya manusia dan manajemen.
Pada sisi perencanaan, ia menyoroti kegiatan yang belum benar-benar siap, target yang tidak realistis hingga perencanaan yang terlalu optimistis. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat pekerjaan tertunda dan menumpuk pada akhir tahun.
Karena itu, kepala OPD diminta tidak menyerahkan seluruh urusan perencanaan kepada pejabat perencana. Kepala OPD harus memahami program yang dianggarkan, besaran anggaran, tahapan pelaksanaan hingga target yang hendak dicapai.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” ujarnya.
Pada aspek pengadaan, keterlambatan dapat dipicu dokumen yang belum siap, proses tender atau seleksi yang terlambat, desain belum tuntas hingga persoalan di lapangan. Sementara dalam pelaksanaan, Munafri meminta seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal dengan memperhitungkan risiko sejak tahap perencanaan.
Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko, termasuk mengantisipasi pekerjaan yang berhadapan dengan musim hujan maupun kemarau.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, administrasi dan arus pembayaran harus direncanakan sejak awal. Pembayaran kepada pihak ketiga harus mengikuti progres pekerjaan agar pelaksanaan dapat dikontrol dan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol,” katanya.
Dari sisi sumber daya manusia, Appi menyoroti pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK dan PPK. Menurutnya, setiap pejabat yang diberi amanah harus memahami tugas dan tanggung jawabnya karena pemerintah kota mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk Makassar.
Appi juga meminta OPD mampu membaca proyeksi persoalan yang akan dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang membutuhkan kesiapan pemerintah dalam menyediakan sarana air bersih. Menurutnya, konsep resilient city harus diwujudkan dengan kemampuan pemerintah mengantisipasi persoalan sebelum dampaknya membesar.
Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga memperkenalkan matriks yang mempertemukan realisasi keuangan dan realisasi fisik. Menurutnya, kedua indikator tersebut harus dibaca secara bersamaan untuk mengukur kinerja program.
Kondisi yang paling ideal adalah ketika realisasi keuangan dan fisik sama-sama tinggi. Sebaliknya, jika serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, pemerintah harus mencermati aspek pembayaran, administrasi dan cash flow.
Sementara jika realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, kondisi tersebut justru menjadi tanda bahaya yang harus diperiksa lebih tajam.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Appi meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk membenahi pola kerja. Ia ingin Pemkot Makassar memasuki 2027 dengan sistem perencanaan dan eksekusi anggaran yang lebih baik.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia menegaskan, target serapan 95 persen harus berjalan beriringan dengan kualitas belanja. Keberhasilan APBD, kata Appi, bukan sekadar seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat program, pelayanan dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Makassar. (70n)
