JAKARTA—Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo, menilai kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram belum berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam menyerap gabah secara langsung dari petani.
“Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak,” tegas Aras, yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).
Aras menyebut Bulog masih belum tampil nyata di tengah kehidupan petani, bahkan sebelum adanya arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan harga beli gabah. Ia mengibaratkan Bulog sebagai “menara gading” yang jauh dari realitas di lapangan.
“Interaksi Bulog lebih banyak dengan tengkulak, bukan dengan petani. Maka manfaat kebijakan belum dirasakan secara optimal oleh petani di bawah,” jelasnya.
Sejumlah laporan di lapangan, lanjut Aras, menunjukkan bahwa petani lebih memilih menjual gabah ke tengkulak dengan harga antara Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. Hal ini dikarenakan tengkulak lebih cepat, responsif, dan tidak mempersulit proses pembelian.
Seperti diberitakan oleh sejumlah media baik lokal maupun nasional, keberadaan Bulog belum dirasakan sebagai solusi konkret bagi petani, terutama dalam hal pembelian gabah secara langsung.
Melihat kondisi tersebut, Aras mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mengaktivasi Bulog agar tidak hanya menjadi lembaga administratif yang pasif menunggu perintah.
“Bulog harus hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung. Ini perlu langkah proaktif,” ujarnya.
Menurutnya, aktivasi Bulog mencakup tiga hal penting: model bisnis yang menyentuh langsung petani, penguatan logistik dan keuangan, serta reformasi pendekatan kelembagaan.
“Selama ini Bulog malah memperkuat tengkulak karena relasi mereka eksklusif. Ini bertentangan dengan visi kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran,” terang Aras.
Lebih jauh, Aras menegaskan agar pemerintah memastikan bahwa harga beli gabah Rp6.500 per kg berlaku merata, bukan hanya di daerah-daerah tertentu.
“Petani jangan hanya jadi sampel kebijakan. Harus dipastikan semua gabah mereka dibeli sesuai harga acuan pemerintah,” katanya.
Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan BUMN, Kementerian Pertanian, organisasi petani, hingga lembaga independen untuk mengawasi implementasi kebijakan ini agar tepat sasaran.
Aras juga mengajak masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan untuk turut serta mengawal kebijakan tersebut agar benar-benar berpihak kepada petani.
“Kita harus jaga amanat Presiden agar tidak berhenti di meja birokrasi. Bulog perlu dihidupkan kembali sebagai pelindung petani, bukan sekadar lembaga penyimpan pangan,” tutupnya. (*/Ag4ys)
