Beranda ยป Sulsel ยป PERSAKMI Sulsel Nilai Pemkot Makassar Tidak Berpihak Pada Kesmas
PERSAKMI Sulsel Nilai Pemkot Makassar Tidak Berpihak Pada Kesmas
Sulsel

PERSAKMI Sulsel Nilai Pemkot Makassar Tidak Berpihak Pada Kesmas

MAKASSAR, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sulawesi Selatan menilai, saat ini kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Makassar tidak berpihak pada pembangunan Kesehatan Masyarakat (Kesmas).

Hal itu terungkap dalam dialog Refleksi Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia dan Prospek di Tahun Politik, yang dihelat PERSAKMI Sulsel, Senin (31/12) malam di warkop 88 Daya, Makassar.

Kepada Media Sulsel, Rabu (3/1) melalui pesan WhatsApp, Ketua PERSAKMI Sulsel, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD, mengatakan, bahwa penilaian ketidakberpihakan Pemkot Makassar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat tersebut didasarkan pada tidak adanya Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang diamanahkan untuk menjadi kepala Puskesmas.

“Ketidakberpihakan pemerintah Kota Makassar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat ditandai dengan dengan tidak adanya satu orang pun SKM yang menjadi kepala Puskesmas di Kota Makassar. Sangat unik dan juga cenderung diskriminatif dan ini hanya terjadi di Kota Makassar sementara daerah lain di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia Bagian Timur posisi kepala Puskesmas sebagian besar dipimpin oleh seorang SKM,” tegas Prof. Sukri.

Lebih lanjut Prof. Sukri menyampaikan, bahwa Puskesmas sebagai gerbang pelayanan kesehatan untuk mencegah seseorang untuk tidak jatuh sakit ilmunya secara komprehensif ada di Sarjana Kesehatan Masyarakat.

“Pelayanan Puskesmas tidak sama dengan rumah sakit. Pelayanan Puskesmas itu bersifat pelayanan dasar. Jadi semakin tinggi penyakit menular dari tahun ke tahun misalnya Tuberkulosis, Diare, DBD dan sebagainya pertanda pemerintah gagal mengelola kesehatan,” lanjut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKM Unhas itu.

Penilaian serupa disampaikan oleh salah satu peserta dialog Dr. Atjo Wahyu, SKM, M.Kes., yang dengan tegas mengatakan, bahwa pemerintah Kota Makassar gagal dalam pembangunan kesehatan masyarakat, hal itu menurutnya ditandai dengan jumlah pasien yang berkunjung ke Puskesmas yang semakin meningkat, yang artinya banyak orang sakit di Kota Makassar.

Masalah lainnya yang juga terungkap dalam dialog tersebut adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan kantong-kantong perumahan kumuh yang tidak terselesaikan, Stunting dan kecacingan pun juga masih menjadi masalah di Kota Makassar.

Sementara itu Ketua PP PERSAKMI, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes., MSc.PH yang turut hadir dalam dialog tersebut mengaku ingin kembali menggugah Walikota Makassar, mengapa SKM sangat layak memimpin Puskesmas.

“SKM itu dibekali 8 kompetensi dan penjuru keilmuan, meliputi kemampuan melakukan analisis dan diagnosa masalah kesehatan, kemampuan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, kemampuan perencanaan dan kebijakan kesehatan, kemampuan finansial, serta memiliki kemampuan leadership dan berpikir sistem” tegas Prof. Ridwan

Selain itu lanjut Prof. Ridwan, SKM juga menguasai kompetensi dasar ilmu kesehatan masyarakat misalnya Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Biostatistik Kependudukan dan Keluarga Berencana, Epidemiologi, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Gizi Masyarakat. (*/464ys)