MAKASSAR—Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di lima kabupaten/kota yakni, Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Takalar.
Andi Muhammad Arsjad juga mengikuti launching sertipikat elektronik sekaligus penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat yang digelar secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo yang dilaksanakan di lapangan indoor PT Telkom, Senin, 4 Desember 2023.
Dalam kesempatan itu Andi Muhammad Arsjad mengatakan, jika penyerahan sertifikat tanah ini adalah bentuk pelayanan negara terhadap kebutuhan administrasi masyarakat terkait pertanahan. Sertipikasi atas kepemilikan tanah dipandang perlu agar individu maupun lembaga/organisasi memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat sulsel mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden dan jajaran pemerintah pusat yang telah dicanangkannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah menjangkau dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 1.900.654 bidang atau 28,81% dan hingga akhir November 2023. Dimana, jumlah bidang tanah yang terdaftar meningkat menjadi 2.754.201 atau sekitar 41,74% Sulawesi Selatan.
“Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita mengingat dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah ini berarti status kepemilikan tanah sudah jelas. Konflik dan sengketa yang terkait tanah lebih dari itu sertipikat ini juga bernilai guna bagi masyarakat mana dapat dijadikan agunan untuk modal usaha bagi petani dan nelayan untuk pengembangan usaha ke depan,” ucap Arsjad.
“Nanti insya Allah kita akan menyaksikan launching sertipikat elektronik oleh Bapak Presiden yang dipandang sangat penting dan relevan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sistem elektronik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Arsjad mengatakan, bahwa disamping itu, keberadaan sertifikat elektronik ini sejalan dengan sistem informasi era 4.0 yang memanfaatkan Cyber-Physical-Sistem (CPS) dengan pengintegrasian sistem informasi digital dan sistem fisik secara harmonis.
Untuk itu, Pemprov tentu sangat mendukung program ini disamping itu sebagai mitra pemerintah daerah kami melihat Kantor Wilayah ATR/BPN Prov. Sulsel dan Kantor pertanahan kabupaten kota telah berupaya semaksimal mungkin utamanya dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2020 tentang badan pertanahan khusus ketentuan perundang-undang.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah provinsi Selatan saya juga mengucapkan selamat kepada para penerima sertifikat dengan diterimanya sertipikat ini kedudukan Bapak Ibu atau lembaga dan organisasi sebagai pemilik tanah yang sah akan semakin kuat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulsel Tri Wibisono mengucapkan terimakasih kepada Bapak Pj Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota karena sudah ada 8 Kabupaten yang menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu, Enrekang, Sidenreng Rappang, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bantaeng, Luwu, Jeneponto dan Luwu Timur.
Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dirinya mohon dukungan dari Pj Gubernur dan jajaran untuk Kabupaten/ Kota yang belum memberlakukan pembebasan/ pengurangan BPHTB guna mendukung kegiatan PTSL.
Ia juga mengungkapkan jika hari ini akan dilakukan Penyerahan Sertipikat Tanah secara Virtual dan Launching Sertipikat Elektronik oleh Presiden RI, khusus untuk Sulsel akan diserahkan secara simbolis sebanyak 200 sertipikat yang terdiri dari perwakilan Kota Makassar sebanyak 60 sertipikat, Kabupaten Gowa sebanyak 60 sertipikat, Maros sebanyak 60 sertipikat, Pangkep sebanyak 10 sertipikat dan Takalar sebanyak 10 sertipikat.
“Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pj. Gubernur, Kapolda Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin, Kajati Sulsel serta Para unsur pimpinan di daerah, dan jajarannya di seluruh Sulsel atas dukungan serta kerjasama/ kolaborasinya sehingga jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulsel dapat melaksanakan kegiatan pertanahan khususnya Program Strategis Nasional (PSN) dengan baik dan lancar,” imbuhnya. (*/4dv)
