Plt Gubernur Sulsel sebut Sanksi Pejabat di Biro PJB Tergantung Hasil Sidang Kode Etik
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel Jl. Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (20/05/2021).

MAKASSAR—Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman angkat bicara terkait pejabat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Sulsel yang ramai-ramai mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengembalian uang tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel yang menjerat Gubernur Nonaktifkan Nurdin Abdullah.

Diketahui, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Sari Pudjiastuti dan dua pejabat di biro Pengadaan barang dan jasa pemprov sulsel mengembalikan uang suap tender proyek ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sari sendiri sudah beberapa kali mengembalikan uang dengan nominal yang bervariasi.

Sudirman mengaku pejabat tersebut akan diberi sanksi berupa disidang kode etik kepegawaian. Sidang bakal digelar dalam waktu dekat yang dipimpin langsung oleh Asisten II Pemprov Sulsel, M Firda.

“Ini kita lagi mau sidang kode etik. Kita mau lihat nanti apa kebijakan dari kode etik baru nanti kita buat kebijakannya” kata Sudirman Sulaiman saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (20/05/2021).

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan hasil sidang kode etik akan menjadi sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Jika rekomendasi hasil sidang berupa sanksi sedang, maka penjabat tersebut disanksi berupa penurunan pangkat sementara untuk sanksi berat berujung pada pemecatan.

“Bisa, tidak memungkinkan tidak. Bisa jadi pemecatan,” tegasnya. (*)