MAKASSAR—Ratusan guru di Kota Makassar mendatangi Kantor DPRD Makassar pada Rabu (12/2/2025) kemarin untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi.
Para guru mengeluhkan belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan, yang menyebabkan tunjangan mereka tertunda hingga berbulan-bulan.
Dalam aksi tersebut, para guru diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, serta anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah dan Fahrizal Arrahman Husain. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril.
Aliansi Guru Sertifikasi yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa mereka belum menerima tunjangan sertifikasi sejak Juli hingga Desember 2024.
Keterlambatan ini berdampak signifikan bagi para guru yang mengandalkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Salah satu perwakilan guru, Ahmad, menyatakan bahwa situasi ini sangat memberatkan, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga.
“Kami sudah menunggu berbulan-bulan, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan tunjangan kami akan cair. Kami berharap DPRD bisa membantu menyampaikan keluhan ini kepada pihak terkait,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi para guru, Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
“Kami memahami keresahan para guru. Kami akan mendorong agar SK segera diterbitkan dan hak-hak para pendidik ini bisa segera terpenuhi,” katanya.
Para guru berharap tuntutan mereka segera mendapatkan respons positif dari pemerintah, agar tunjangan yang tertunda dapat segera dicairkan. Mereka juga menekankan perlunya mekanisme yang lebih jelas dan transparan dalam pencairan tunjangan sertifikasi ke depannya. (Ag4ys)
