MAKASSAR—Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota inklusif kembali ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Zulkifly saat menerima audiensi pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Balai Kota, Kamis (26/6/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 itu, Sekda Zulkifly didampingi oleh Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Makassar Ulfa Ichwani Achmad serta Kabid Perlindungan Perempuan DPPPA Makassar Hafidah.
Zulkifly menegaskan bahwa isu disabilitas telah menjadi bagian penting dari program prioritas Pemkot Makassar sejak awal kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang dikenal dengan tagline Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
“Apa yang diinisiasi HWDI sejalan dengan misi pasangan Mulia. Kita ingin Makassar jadi kota yang tak meninggalkan siapa pun di belakang, termasuk teman-teman disabilitas,” tegas Zulkifly.
Salah satu poin penting dalam audiensi tersebut adalah permintaan HWDI agar Pemkot Makassar mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pelayanan penyandang disabilitas di seluruh Puskesmas. Zulkifly menyambut baik masukan itu dan menyebutnya sebagai bentuk kolaborasi strategis.
“Kita akan dorong Bappeda, DPPPA dan Dinas Kesehatan menyusun langkah konkret agar layanan inklusi benar-benar berjalan di semua lini,” lanjutnya.
Zulkifly juga menilai momen ini sangat tepat karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Makassar sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Ide dan aspirasi dari kelompok disabilitas, menurutnya, sangat penting untuk diakomodasi sejak tahap perencanaan.
“Ini saatnya menyusun program yang betul-betul mencerminkan kebutuhan semua warga, termasuk teman disabilitas,” ucap mantan Camat Ujung Pandang itu.
Sementara itu, Ketua HWDI Sulsel Maria UN menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan program pemantauan layanan disabilitas di enam Puskesmas, termasuk Puskesmas Kassi-Kassi. HWDI berharap Puskesmas-puskesmas tersebut menjadi role model layanan kesehatan inklusif di Makassar.
“Kita ingin SOP yang ada benar-benar mengatur secara teknis pelayanan untuk penyandang disabilitas. Selama ini, belum ada kejelasan soal itu,” jelas Maria.
Menurutnya, keberadaan data disabilitas yang akurat juga menjadi hal penting dalam perencanaan program layanan.
“Tanpa data yang pasti, kita sulit bicara program. Maka kami juga mendorong agar Pemkot menyusun database penyandang disabilitas yang valid,” tandasnya.
Maria mengapresiasi respons positif dari jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas, termasuk dukungan langsung dari Sekda Zulkifly yang meminta SOP layanan disabilitas segera dibahas lebih lanjut.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara HWDI dan Pemkot Makassar, harapan menjadikan Makassar sebagai kota ramah disabilitas kini kian mendekati kenyataan. (70n/Ag4ys/4dv)
