MAKASSAR – Lembaga maupun instansi pemerintahan ke depannya tidak perlu lagi ragu akan pengelolaan keuangan. Sebab, para pejabat pengelola keuangan bisa mengikuti sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan (LSP-MakU).

Sebagai informasi, Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan berada di bawah naungan Universitas Patria Artha dan dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga ini berlokasi di Jalan Tun Abdul Razak Poros Makassar-Gowa.

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan Indri Septiani menjelaskan, sertifikasi ini terbagi menjadi beberapa yakni sertifikasi bendahara desa, sertifikasi sekertaris desa, sertifikasi tuntutan ganti rugi, sertifikasi kepala desa, sertifikasi manajemen kas PT Telkom Indonesia hingga sertifikasi kepala sekolah dan bendahara sekolah.

“Semua memang harus punya sertifikasi karena untuk melindungi mereka dalam bekerja. Yang mengakui kan negara. Dan yang seperti (sertifikasi) ini kan tidak bisa dipalsukan,” kata Indri saat ditemui di Universitas Patria Artha belum lama ini.

Dengan adanya sertifikasi ini, maka akan menjadi jaminan terhadap kualifikasi para pengelola keuangan di instansi masing-masing. LPS-MakU sendiri telah banyak melakukan sertifikasi ke beberapa profesi pengelola keuangan, misalnya para kepala sekolah yang notabene merupakan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Indri menyebutkan, banyak profesi pengelola keuangan seperti kepala sekolah yang tidak mengikuti sertifikasi ini justru malah berkasus. Penyebabnya beragam, salah satunya adalah ketidaktahuan mereka soal manajemen keuangan.

“Kadang begini, mereka tidak akan tertarik kalau belum kena batunya. Padahal sudah terlambat. Sebelum mereka melakukan itu, biasanya kan kita warning dulu,” kata Indri.

Maka dari itu, sertifikasi ini sangat penting apalagi keuangan yang dikelola adalah milik negara. Para profesi pengelola keuangan harus paham tentang manajamen keuangan dan risiko yang dihadapi jika terjadi penyalahgunaan.

“Nah, kalau disertifikasi, mereka punya unit kompetensi. Jadi, kalau mereka tahu tentang ganti rugi itu, mereka tidak akan berani kasih pindah-pindah anggaran. Itu yang mereka tidak ngerti, padahal mungkin tidak ada maksud untuk berbuat demikian,” katanya.

Lebih lanjut Indri menyebutkan, saat ini sudah ada sekitar 4.000 orang yang mendapatkan sertifikasi tersebut dari 8.000 yang mengikuti. Mereka telah melalui beberapa unit kompetensi.

Salah satu yang mendapatkan sertifikasi dari LPS-MakU adalah Andi Burhanuddin Usman yang merupakan seorang dosen di salah satu Universitas di Makassar. Dia berhasil meraih sertifikat kompetensi di bidang penyusunan dan analisis Laporan Keuangan.

Burhanuddin menuturkan, dirinya bersama kedua rekannya yang juga mengikuti sertifikasi kompetensi itu berhasil setelah melalui rekrutmen dan sejumlah tahapan tes selama tiga hari di Universitas Patria Artha.

“Kami bertiga dinyatakan lulus BNSP ini, memperoleh sertifikasi prosesi manajemen keuangan yang dikeluarkan oleh Patria Artha. Satu-satunya di Indonesia timur yang terkait tentang keuangan. Alhamdulillah kami lulus dan memperoleh sertifiakasi,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, sertifikasi ini akan menjadi jaminan baginya dalam melakukan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik.

“Kalau kita ini pengalaman mengajar di sekolah tentang ekonomi, akuntansi, keuangan, itu yang paling dominan. Kedua, kalau mengajar di kursus-kursus,” katanya. [*]