Sudan Membara, Percaturan Kepentingan Barat Mengeksploitasi SDA di Negeri Muslim

OPINI—Krisis di Sudan kembali membara. Gelombang pembunuhan massal dan pemerkosaan kian mengerikan, dilakukan oleh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Pada Maret 2024, UNICEF merilis laporan yang menyebut bahwa kelompok bersenjata di Sudan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, bahkan terhadap bayi berusia satu tahun.

Sejak pecahnya konflik pada 15 April 2023, ketika RSF berperang melawan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) lebih dari 150 ribu warga dilaporkan tewas, sementara sekitar 12 juta lainnya terpaksa mengungsi (bbc.com, 6/11/2025).

Di balik tragedi ini, konflik Sudan yang disebut “perang saudara” terus menyisakan luka mendalam. El-Fasher kini menjadi simbol krisis kemanusiaan. Setelah dikepung lebih dari 18 bulan, kota ini terjerumus dalam penderitaan ekstrem: akses bantuan makanan ditutup, kamp pengungsi Zamzam dihancurkan, dan tembok tanah dibangun untuk menjebak penduduk. Upaya mediasi lokal maupun internasional belum mampu menghentikan kekerasan.

Sudan adalah negara terbesar ketiga di Afrika, berada di kawasan strategis antara Tanduk Afrika dan Sahel. Letaknya menjadi salah satu rute migrasi penting menuju Afrika Utara dan Eropa.

Sejak masa transisi politik tahun 2019, ketidakstabilan terus berlangsung, memuncak pada kudeta Oktober 2021 yang menggagalkan proses menuju pemerintahan sipil. Krisis makin parah pada 2023 ketika ketegangan berubah menjadi perang berskala luas dan memicu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Negeri mayoritas Muslim ini dianugerahi sumber daya alam melimpah: gas alam, mineral, tanah subur, hingga cadangan emas yang menjadikannya salah satu produsen terbesar di dunia Arab.

Namun kekayaan itu justru menjadikan Sudan incaran banyak kepentingan eksternal. Darfur, misalnya, kaya emas dan getah akasia—dua komoditas ekspor penting yang bernilai besar.

Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa RSF menguasai tambang emas dan mengekspor komoditas tersebut melalui jalur ilegal. Sebagian besar emas diselundupkan menuju Libya, Chad, dan Republik Afrika Tengah, lalu masuk ke pasar internasional melalui Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Eksploitasi ini, ditambah suplai senjata dari pihak luar, semakin memperpanjang perang dan penderitaan rakyat Sudan.

Krisis Sudan Bukan Murni Konflik Etnis

Krisis Sudan telah berlangsung lama. Banyak pengamat menegaskan bahwa konflik ini tidak semata konflik etnis, tetapi melibatkan kepentingan negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, beserta negara-negara sekutunya, termasuk zionis dan UEA. Perebutan pengaruh politik dan kontrol atas sumber daya alam Sudan menjadi motif yang tak dapat diabaikan.

Inggris (sebagai pengusung kapitalisme global) disebut berambisi menguasai SDA Sudan melalui strategi pecah belah. Konflik dibuat tampak seperti perang antar-etnis untuk menutupi agenda geopolitik yang lebih besar.

Namun AS tentu tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengimbangi bahkan menyingkirkan pengaruh Inggris. Washington melihat potensi bangkitnya faksi-faksi Islam di Sudan dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap proyek politik mereka di kawasan Timur Tengah. Karena itu, AS masuk dalam konflik dengan dalih mendukung transisi demokrasi dan pembangunan pemerintahan sipil.

Ketika kekejaman meningkat, AS menyatakan kedua pihak telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. AS kemudian meminta Arab Saudi, UEA, dan Mesir untuk menengahi konflik. Proposal gencatan senjata diajukan kepada RSF dan SAF.

RSF menyatakan kesediaan membuka jalur bantuan kemanusiaan. Namun ironi muncul: negara-negara Arab yang terlibat dalam mediasi justru dinilai ikut menyuplai senjata dan memberikan dukungan logistik kepada pihak bertikai.

Pengamat intelijen menemukan keterkaitan perusahaan-perusahaan bersenjata di UEA dengan kelompok RSF. Rusia juga disebut turut mempengaruhi dinamika konflik.

Negara-negara besar yang sering mengklaim diri sebagai “pembawa damai” justru terlibat dalam penjarahan kekayaan Sudan tanpa peduli pada penderitaan rakyatnya (metrotvnews.com, 30/10/2025).

Lembaga internasional dan aturan global pada akhirnya bekerja dalam kerangka kepentingan negara adidaya. Sudan, dengan seluruh kekayaannya, hanya menjadi objek perebutan kekuatan besar.

Umat Islam Harus Menaikkan Level Berpikir

Umat Islam harus meningkatkan cara pandangnya agar mampu membaca persoalan global dalam perspektif ideologis. Dunia hari ini berada dalam pusaran pertarungan peradaban, dan umat Islam tidak akan menemukan keselamatan bila terus bergantung pada sistem yang tidak sesuai syariat.

Konflik Sudan, seperti banyak krisis lain di negeri-negeri Muslim, menunjukkan kegagalan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan. Penulis menegaskan bahwa hanya sistem Islam (khilafah) yang mampu memberikan solusi menyeluruh atas berbagai krisis tersebut. Kesadaran ini seharusnya mendorong umat untuk berjuang mewujudkan penerapan Islam secara kaffah melalui sebuah institusi negara.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ibrahim ayat 1:

“Alif laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”

Menurut pandangan ini, persatuan negeri-negeri Muslim di bawah satu kepemimpinan adalah keniscayaan untuk melawan hegemoni negara-negara Barat yang terus menekan, memecah, dan menjajah umat Islam. Hanya dengan khilafahlah umat diyakini dapat mengembalikan kehormatan dan membebaskan kaum Muslim yang tertindas di berbagai negeri.

Solusi bagi krisis Sudan (dan seluruh dunia Muslim) adalah kembali pada Islam sebagai keyakinan dan sistem hidup yang membangun negara merdeka. Menghidupkan kembali kehidupan Islam sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. dipandang sebagai satu-satunya jalan penyelamatan. (*)

Wallahu A’lam bishshawab.