MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan di rumah jabatannya, Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Kota Makassar, Senin (24/8/2020).
Kepala BPPW Sulsel, Ahmad Asiri didampingi Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, Arman Rahim berkunjung ke Wagub Sulsel dalam rangka membahas perihal progres kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan.
Ahmad Asiri menyampaikan, bahwa dalam kunjungan ini pula untuk silaturahmi dengan orang nomor dua di Sulsel ini.
Ia menyampaikan, bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah dibawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Kegiatannya) Yang menangani terkait infrastruktur, air minum, sanitasi, penataan bangunan dan permukiman kumuh.
Untuk sanitasi, kata dia, ada proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk limbah-limbah rumah tangga.
Dengan membuka jaringan pipa yang terpusat. Yang nantinya, limbah itu diolah untuk air layak minum.
Untuk pengelolaan ini, melibatkan Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk UPT.
Mengenai pembangunan, kata Ahmad Asiri, bahwa pihaknya menangani perguruan tinggi yang mangkrak dan sekolah yang rusak.
“Saat ini kita tangani 12 unit sekolah. Untuk pasar, kita tangani Pasar Tempe di Wajo,” katanya.
Untuk bangunan kumuh, kata dia, ada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Kotaku sudah ada 18 titik di 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Usulan ini dari Kementerian, berdasarkan SK Bupati/Walikota yang menetapkan kawasan kumuh,” jelasnya.
Kepada Wagub, dirinya melaporkan salah satu program Kotaku di Pulau Lae-Lae. Di sana dibangun instalasi pengelolaan air payau diolah menjadi air minum.
Ahmad Asiri pun berharap, “bapak Wakil Gubernur bisa memberikan masukan, arahan dan pembinaan untuk kami,” pintanya.
Sementara itu, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memberikan masukan untuk UPT yang nanti akan dibentuk oleh Pemkot Makassar.
“Untuk pemilihan calon pengelola itu perlu dibuatkan komitmen untuk maintenance (pemeliharaan) dan gencar dalam survei,” ujarnya.
Dirinya pun berharap, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) bisa berupaya dalam mendukung perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di Sulsel. (*)
