PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Direktur Binwas Kemenaker Sebut PP 50/2012 Perlu Segera Diselaraskan dengan Standar Internasional • Lapas Bak Apartemen: Bagaimana Koruptor Bisa Jera? • DPRD Makassar Gelar Paripurna Ketujuh, Bahas Jawaban Wali Kota soal Perubahan APBD 2026 • Dandenpom Makassar Warning Prajurit, Jaga Sikap di Lapangan dan Tidak Sembarangan di Medsos • TACO dan MD Entertainment Kolaborasi di Film Filosofi Teras • 153 POKMAS Rumah Pangan B2SA di Makassar Didorong Terapkan Pola Konsumsi Sehat • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Direktur Binwas Kemenaker Sebut PP 50/2012 Perlu Segera Diselaraskan dengan Standar Internasional • Lapas Bak Apartemen: Bagaimana Koruptor Bisa Jera? • DPRD Makassar Gelar Paripurna Ketujuh, Bahas Jawaban Wali Kota soal Perubahan APBD 2026 • Dandenpom Makassar Warning Prajurit, Jaga Sikap di Lapangan dan Tidak Sembarangan di Medsos • TACO dan MD Entertainment Kolaborasi di Film Filosofi Teras • 153 POKMAS Rumah Pangan B2SA di Makassar Didorong Terapkan Pola Konsumsi Sehat •
Makassar

Terkait Gaji Honorer Pemkot Makassar, Danny Cari Solusi di Kemendagri

363
×

Terkait Gaji Honorer Pemkot Makassar, Danny Cari Solusi di Kemendagri

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR – Dalam rangka mencari Solusi proses pencairan gaji ribuan pegawai kontrak atau honorer di lingkungan Pemkot Makassar dan penunjukan pelaksana harian (Plh) pengganti posisi Erwin Haiyya yang tersandung kasus hukum, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto berangkat ke Jakarta mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Danny Pomanto masih berjuang agar hak-hak pegawai terpenuhi dengan menunggu kejelasan dari Kemendagri hingga Jumat 9 Februari 2018. Hal ini dilakukan akibat dampak dari penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin S Haija.

“Lagi diusahakan solusinya, besok (hari ini) saya tunggu suratnya. Saya mesti menghadap lagi besok (hari ini) ke Kemendagri,” Kamis (8/2/2018).

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono masih meminta untuk kembali bertemu dengan Danny Pomanto hari ini bersama dengan pejabat kementerian lainnya agar honor seluruh pegawai honorer atau kontrak di lingkup Pemkot Makassar untuk segera dicairkan.

Atas kondisi ini, Danny Pomanto mengimbau kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap fokus bekerja, terutama dalam melayani masyarakat. Dia mengatakan, kondisi saat ini bukan hambatan bagi pemerintah kota dalam melayani masyarakat. “Pelayanan publik tetap harus berjalan, kan pemerintah adalah pelayan masyarakat,” ucapnya.

Saat ini proses layanan publik di beberapa OPD tetap berjalan normal, seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Bahkan Kepala Disdukcapil Nielma Palamba mengimbau kepada masyarakat untuk kembali memperbaiki data kependudukannya bagi yang belum melengkapi syarat administrasi penerbitan kartu identitas. “Pelayanan harus berjalan dan pasti karena warga semakin antusias memperbaiki datanya,” singkatnya.

Sementara Staf Humas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Hamka Darwis mengaku, seluruh kegiatan rutin tetap berjalan kecuali kegiatan yang memerlukan proses lelang tender. Kegiatan rutin tersebut seperti pemeliharaan jalan, lampu, pengerukan sedimen drainase, dan penyedotan tinja. “Pelayanan harus terus berjalan, kegiatan tender belum,” akunya. (*/4g4ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com