MAKASSAR—Ratusan Pejabat (Pj) kepala daerah termasuk gubernur, bupati dan wali kota bakal diangkat pada tahun 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis lantaran Pemilihan Kepala Daerah berikutnya baru digelar pada tahun 2024.
Berbagai wacanapun telah disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan calon Pj termasuk bisa saja menunjuk sekretaris daerah provinsi.
Sekretaris Daerah provinsi sulsel Abdul Hayat Gani mengaku pernah mendengar informasi bahwa penunjukan PJ Gubernur bisa saja Sekprov.
“Itu memang saya pernah dengar ada kemungkinan seperti itu karena sekda adalah eselon satu, pimpinan tinggi madya atau setara dirjen, sekjen, maupun deputi,” ungkapnya, Minggu (30/1/2022).
Ia juga mengaku Sekretaris Daerah telah mengetahui secara jelas wilayahnya.
“Sekda sudah pasti mengetahui secara jelas wilayahnya, telah berinteraksi dengan seluruh jajarannya termasuk pihak terkait lainnya, sehingga bisa saja memungkinkan seperti itu,” tuturnya.
Abdul Hayat Gani lebih jauh mengaku tidak mempunyai kepentingan untuk menjadi PJ Gubernur, namun apa bila aturan maka akan siap dilaksanakan.
“Jangan ada anggapan seakan Sekda yang mau karena kita tidak ada kepentingan, tapi kalau ada aturan pasti akan dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.
Abdul Hayat Gani sekali lagi menegaskan wacana ini masih terus bergulir karena sekprov setara eselon satu.
“Sepertinya ada permendagri pasal 101 ayat berapa itu yang dimasukkan bisa saja ada sekjen, dirjen, deputi, termasuk sekprov menjadi pilihan pejabat nanti tapi semua kembali lagi ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
