MAKASSAR –Wakil Gubernur provinsi Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Menekankan agar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi (Pemprov) sulsel tahun ini dapat meraih predikat A termasuk Mendorong OPD lainnya dan Kabupaten/Kota untuk meraih predikat lebih baik.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman saat membuka kegiatan coaching clinic (klinik bimbingan) percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hotel Claro, Makassar, Jum’at (18/9/2020).
Wakil Gubernur sulsel Mengaku,Pada Tahun 2019 lalu ada dua OPD Lingkup pemprov sulsel yang meraih predikat A.
“”Pada tahun lalu ada Dua OPD di Provinsi dapat nilai A dalam penilaian SAKIP yaitu BKAD dan Dinas Kelautan dan Perikanan,yang tentunya akan terus didorong agar lebih meningkat diantaranya dengan bertukar pikiran dan shering dengan Kepala Dinas yang telah berhasil mendapat nilai A,”Ungkapnya.
Ia Menyebutkan Pemprov Sulsel terus melakukan perbaikan yang lebih baik serta mengikuti arahan Kementerian PAN-RB.
“Saya bersama Gubernur Sulsel memiliki program untuk reformasi birokrasi yakni ‘Sulsel Bersih Melayani’sehingga Pemprov terus melakukan perbaikan yang lebih baik serta mengikuti arahan Kementerian PAN-RB.Sebutnya.
Pada kesempatan itu Wagub Sulsel memaparkan beberapa tindak lanjut hasil evaluasi RB dan SAKIP Tahun sebelumnya, pelaksanaan reformasi birokrasi implementasi SAKIP terkait pandemi covid-19, serta progres reform yang telah dilakukan.
“Kami lansung menindaklanjuti semua hasil evaluasi RB dan SAKIP,sesuai dengan arahan dan bimbingan Kemenpan RB,”Jelasnya
Orang nomor dua di Sulsel itu pun menerangkan metode Work Breakdown Structure (WBS) atau struktur dalam perencanaan suatu pembangunan.
“Jadi WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarakis. WBS digunakan untuk melakukan Breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail,”Pungkasnya
Ia menjelaskan WBS dibuat oleh Bappelitbangda yang juga merupakan remote semua kasubag program OPD.
“WBS harus dibuat oleh Bappelitbangda yang membuat program untuk sasaran, Money Follow The Program. Bappelitbangda juga merupakan remote semua kasubag program OPD, sehingga pengendali program ada di Bappelitbangda. Sementara OPD lain adalah teknis pelaksana dan pemberi input dalam program,”Jelasnya.
Dirinya berharap, TPP masuk dalam faktor penilaian SAKIP. Dengan penerimaan TPP bagi ASN disesuaikan dengan beban kerja dan resiko kerja, sehingga dilakukan penilaian kinerja ASN.
“Kami bersama bapak Gubernur, semua program atau planning dan keuangan atau costing ada kontrolnya. Program kontrolnya semua di Bappelitbangda dan keuangan kontrolnya di BKAD,”Tutupnya.
Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB , Jufri Rahman Menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan atas komitmen untuk optimis meraih predikat A pada SAKIP selanjutnya.
“Manajemen kinerja SAKIP dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat,”Ungkapnya.
Ia menjelaskan langkah ini merupakan pra evaluasi dalam bentuk pendampingan.
“Ini merupakan pra-evaluasi dalam bentuk pendampingan untuk upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih baik, Apa lagi hasil penilaian SAKIP ini, bisa mendapat Dana Insentif Daerah (DID).”Pungkasnya.
Diketahui Pendampingan implementasi SAKIP ini diikuti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Kabupaten/Kota yaitu Parepare, Palopo, Jeneponto, Bone, Luwu, dan Kepulauan Selayar.
