NUSA DUA, BALI—PT PLN (Persero) akan memamerkan 8 (delapan) upaya perseroan guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 dalam State-owned Enterprises (SOE) International Conference pada 17-18 Oktober mendatang. Hal ini merupakan wujud aktif PLN sebagai jantung perekonomian dan motor penggerak transisi energi Indonesia.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala N. Mansury sangat mendukung langkah PLN dalam mencapai net zero emission pada 2060 serta mendukung pembangunan rendah karbon sejalan dengan Paris Agreement dan target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 31.89 persen pada 2030.
Hal tersebut juga sesuai dengan Updated National Determined Contribution (NDC) yang dirilis pemerintah pada September lalu menjelang COP27 bulan depan.
“Komitmen PLN dalam mewujudkan dekarbonisasi dan menggerakkan transisi energi di antaranya dengan mengakselerasi pengurangan penggunaan aset PLTU batubara serta percepatan pembangunan energi baru terbarukan (EBT) untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi,” jelas Pahala.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, PLN telah memprakarsai 8 upaya. Bertepatan dalam SOE International Conference, ia menegaskan PLN akan menjelaskan kepada para delegasi langkah-langkah strategis PLN dalam memaksimalkan teknologi dan inovasi dalam pengurangan emisi karbon dan mendorong transisi energi.
“Dengan berkolaborasi, kami juga memastikan akan terus menyediakan pasokan listrik yang andal dan bersih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Darmawan.
Darmawan merinci, untuk bisa mempercepat target NZE, pertama, PLN akan mempensiunkan PLTU secara bertahap. Langkah ini dinilai paling efektif untuk bisa mengurangi emisi karbon di sektor kelistrikan sekaligus mengurangi penggunaan batubara sebagai energi fosil.
“Kedua, PLN secara paralel juga mengimplementasikan teknologi co-firing biomassa di pembangkit berbasis fosil yang masih beroperasi guna mengurangi penggunaan energi fosil serta emisi yang dihasilkan. Gerakan ekonomi energi kerakyatan melalui co-firing yang sudah dilakukan badan usaha serta pemerintah daerah akan mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujar Darmawan.
Ketiga, PLN juga akan mengakselerasi penambahan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Hingga 2025 mendatang PLN akan menambah 3 GW pembangkit berbasis EBT dengan total tambahan kapasitas terpasang 20.9 GW dari 2021 hingga 2030 mendatang.
“Keempat, PLN memberikan layanan Renewable Energy Certificated (REC) sebagai salah satu fasilitas yang bisa digunakan baik oleh stakeholder BUMN, pemerintahan, retail, bisnis, maupun industri untuk bisa bersama-sama menggunakan energi listrik berbasis EBT,” tambah Darmawan.
Kelima, PLN juga mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan gencar menciptakan skema kerja sama bersama mitra melalui franchise pembangunan SPKLU dan SPBKLU bersama perbankan, mall-mall, kantor-kantor, swasta, operator jasa transportasi, dealer motor dan lain-lain sehingga akan ada ribuan SPKLU dan SPBKLU yang difasilitasi PLN.
Keenam, PLN juga mengembangkan Carbon Capture and Storage (CCS) sehingga bisa menjadi teknologi penyerap emisi karbon dalam jumlah besar di PLTU dan PLTG.
Ketujuh, PLN juga mengembangkan teknologi hidrogen untuk menurunkan emisi dari pembangkit berbahan bakar fosil melalui implementasi co-firing hidrogen dan amonia.
Terakhir, PLN mengembangkan teknologi Smart Grid & Control System. Penerapan ini bakal meningkatkan efisiensi sistem sekaligus mengurangi emisi melalui digitalisasi pada tiap lini proses bisnis.
“Perkembangan teknologi dan inovasi mampu menekan harga dari pengembangan EBT. Ini menjawab dilema antara energi bersih tapi mahal atau energi kotor tapi murah. Ini bisa dijawab, bahwa ke depannya energi bersih dan murah bisa dicapai,” pungkas Darmawan. (*)
