JENEPONTO—Bantuan bibit ternak sapi dampak musibah korban banjir tahun 2019 yang alokasinya anggarannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto menjadi polemik.
Yang mana bantuan bibit ternak sapi ini menimbulkan kisruh dan meninggalkan berbagai permasalahan saat direalisasikan di tahun 2022 lalu. Sekedar diketahui, bantuan ternak sapi ini banyak menderita sakit dan kurus akhirnya mati.
Bantuan sapi itu tersebut sebanyak 150 ekor yang menyebar di lima kecamatan yaitu, Kecamatan Binamu, Turatea, Kelara, Arungkeke, Batang.
Dari hasil pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) Lembaga Pemberantas Korupsi Sulawesi Selatan (LPK Sulsel) mendapati pengakuan suplayer bahwa ternak bibit sapinya sehat, tak lama setelah sampai di kandang sapinya diserang penyakit.
“Dari beberapa pemilik sapi yang kita sebut suplayer mengaku ternak bibit sapi sehat, akan tetapi setelah sampai di kandang kelompok tani ternak, kenapa malah bibit sapi tersebut mengalami kekurusan serta diserang penyakit,” ungkap Hasan Anwar, Rabu (1/2/2023).
Menurutnya, yang paling disayangkan lagi, banyaknya sapi ditangan kelompok yang di tarik atau di ambil kembali oleh pemiliknya dengan alasan belum di bayarkan oleh pihak kontraktor.
“Untuk itu, kami dari LPK Sulsel meminta Bupati Jeneponto segera turun tangan menangani permasalahan bantuan sapi ternak oleh BPBD Jeneponto,” tegasnya.
Hasan Anwar menjelaskan, bantuan bibit ternak sapi ini sumber dananya dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Pusat) di Jakarta.
“Bantuan dana hibah dari BNPB Pusat yang harus bertanggung jawab dalam hal ini Bupati, PPK, PPTK, bersama dengan tim teknis,” kata Hasan Anwar.
Sementara, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan), Bahtiar membantah bahwa itu bantuan ternak adalah program BPBD.
“Bantuan bibit ternak sapi ini bukan Bidang Peternakan dan Keswan Dinas Pertanian yang ada didalamnya, akan tetapi ini adalah program BPBD,” ungkap Kabid Peternakan, Bahtiar, di ruang kerjanya, Rabu (1/2/2023).
Bahtiar mengaku, bahwa pengadaan, PPTK, PPK nya semuanya adalah BPBD Jeneponto, bukan Bidang Peternakan Dinas Pertanian. (*)
