JAKARTA—Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, SH, MH, bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (8/7/2024) dan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta berbagai pejabat tinggi negara.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, dan dihadiri pula oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, serta Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan hasil audit dan evaluasi atas laporan keuangan pemerintah pusat serta ikhtisar hasil pemeriksaan untuk semester kedua tahun 2023.
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menegaskan, kehadirannya bersama Wali Kota Makassar merupakan bentuk komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, mengikuti kegiatan ini secara langsung memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap standar keuangan pemerintah pusat, yang dapat menjadi acuan bagi Makassar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
“Kehadiran kami di sini adalah wujud komitmen DPRD dan Pemkot Makassar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami ingin agar keuangan daerah dikelola secara efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” ujar Rudianto.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya reformasi struktural, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Jokowi juga menyinggung era transisi pemerintahan menjelang pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2024, mengajak seluruh pihak untuk mendukung proses tersebut agar berjalan dengan baik.
Presiden Jokowi berharap agar rekomendasi BPK dapat terus diimplementasikan oleh pemerintahan yang akan datang, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, guna memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran dan transparan.
“Saya harap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan. Kami ingin membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil,” tegas Presiden Jokowi.
Di akhir sambutannya, Presiden meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak, termasuk DPRD dan Pemkot Makassar, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan demi kesejahteraan rakyat. (*/4dv)
