JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan ini menjadi sorotan karena anggaran tersebut sebelumnya direncanakan mencapai Rp15 ribu per anak. Mampukah angka ini menjamin kecukupan gizi?
“Rata-rata minimum yang kami tetapkan adalah Rp10 ribu per anak dan ibu hamil per hari. Kami ingin Rp15 ribu, tetapi kondisi anggaran memungkinkan Rp10 ribu. Kami hitung itu cukup bergizi,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11) lalu.
Prabowo menegaskan, meski anggaran turun, program ini akan tetap bermutu dan menjadi salah satu dari berbagai skema bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Standar Nutrisi dengan Anggaran Minimal
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dedek Prayudi, menekankan bahwa angka Rp10 ribu sudah melalui uji coba selama 10 bulan di berbagai daerah. Pemerintah menggunakan standar UNICEF yang memperkirakan kebutuhan makan anak sebesar US$1 per hari.
“Kami menemukan cara meningkatkan efisiensi, seperti membeli bahan baku langsung dari produsen dalam jumlah besar. Dengan langkah ini, kualitas gizi tetap terjaga di angka 600-700 kalori per anak,” ujar Dedek.
Namun, menu MBG tidak bisa disamakan dengan sajian rumah makan, mengingat upaya efisiensi ini sangat ketat. Dedek memastikan anggaran keseluruhan tetap di angka Rp71 triliun, tanpa mengurangi kualitas atau kandungan gizi.
Tantangan Mewujudkan Gizi Seimbang
Ahli gizi dari Universitas Airlangga, Qonita Rachmah, menilai anggaran Rp10 ribu dapat mencukupi kebutuhan gizi, tetapi dengan catatan. Penggunaan bahan pangan lokal, distribusi efisien, dan keterlibatan tenaga lokal dianggap kunci utama keberhasilan.
“Rp10 ribu bisa untuk memenuhi protein hewani, karbohidrat, dan sedikit sayuran. Tapi ini sangat mepet. Sebagai alternatif, fokus pada protein hewani saja mungkin lebih optimal daripada memaksakan makanan lengkap dengan anggaran terbatas,” ungkap Qonita.
Meskipun tantangan besar menghadang, Qonita melihat manfaat program ini dalam edukasi gizi dan pencegahan penyakit degeneratif pada generasi muda.
Efisiensi Demi Stabilitas Fiskal
Di sisi lain, pengamat ekonomi Yusuf Hendry dari CORE Indonesia mencatat bahwa penurunan anggaran per anak tak lepas dari kebutuhan menjaga stabilitas anggaran negara.
“Program ini penting, tetapi pemerintah juga perlu menjaga disiplin fiskal. Ada program lain yang harus dijalankan, sementara beban anggaran di tahun depan, termasuk pembayaran utang dan belanja lainnya, akan meningkat,” jelas Yusuf.
Ia memperingatkan bahwa rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai sumber pendanaan bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. “Efisiensi memang diperlukan, tetapi ada risiko distorsi ekonomi yang harus diwaspadai,” pungkasnya.
Program MBG ini menjadi langkah ambisius pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat kecil. Namun, pertanyaan besar tetap mengemuka: apakah efisiensi dapat benar-benar menjamin kualitas gizi tanpa mengorbankan tujuan utamanya?. [fw/em]
